Fraksi Golkar Minta Temuan BPK Dipansuskan

oleh -275 views
Irwanto T Bua, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banggai Kepulauan

SANGALU, Bangkep – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020, didesak untuk dipansuskan.

Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan (Golkar Baper) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan (Bangkep), Irwanto T Bua, Jumat (11/06/2021).

Kepada sejuamlah wartawan, Irwanto mengatakan, secara resmi fraksi yang dipimpinnya akan melayangkan surat desakan pembentukkan Pansus kepada pimpinan DPRD.

Irwanto mengaku telah mempelajari laporan hasil pemeriksaan BPK dengan status opini tidak menyatakan pendapat atau discleamer.

“Dalam hasil pemeriksaan BPK opininya adalah tidak menyatakan pendapat atau discleamer. Itu lantaran terdapat banyak kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan Pemda Bangkep tahun 2020. Parahnya, terdapat temuan-temuan yang mengindikasikan adanya kerugian keuangan daerah yang jumlahnya miliyaran rupiah. Olehnya ini harus dipansuskan,” desak Sekretaris DPD Partai Golkar Bangkep ini.

Baca juga:  Tim Gabungan TNI-Polri Razia Tempat Produksi Miras di Totikum

Kekeliruan tersebut kata Irwanto, ada pada sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang meliputi beberapa hal.

Pertama, penyusunan laporan keuangan Pemda Bangkep tahun 2020 yang tidak memadai yang mengakibatkan tidak dapat dinilai kewajarannya.

Kedua, pengendalian dan pertangungjawaban barang dan jasa belum memadai. Karena sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir , terdapat sebanyak 808 SP2D senilai Rp 19.156.910.155,00 tidak dapat ditunjukan kepada petugas pemeriksa.

Ketiga, kelemahan pengelolaan kas daerah ditahun sebelumya sehingga tercatat adanya kekurangan kas daerah dan adanya indikasi rekayasa rekening koran senilai Rp 36.908.346.799,00.

Baca juga:  Polres Bangkep Bantu Warga Terdampak Banjir Rob di Kambutokan

Keempat, kelemahan penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sehingga menyebabkan pencatatan aset tidak informatif serta tidak menunjukan kondisi sebenarnya.

Kelima, lemahnya pencatatan dan mekanisme penyetoran pihak ketiga sehingga terdapat selisih pengakuan utang atas perhitungan pihak ketiga senilai Rp 15.430.574.741,00 yang tidak dapat dikonfirmasi oleh pengadminitrasi pajak.

Akibatnya, saldo utang perhitungan pihak ketiga senilai Rp 2.766.186.244,00 tidak menunjukan kondisi sebenarnya.

“Saya yakin desakkan pembentukkan Pansus juga akan disuarakan oleh fraksi-fraksi DPRD Bangkep lainnya. Dengan di Pansuskan maka kita akan ketahui siapa- siapa saja orang dibalik semua ini,” pungkasnya.

Baca juga:  LCT Muara Indah Patah As di Perairan Banggai Kepulauan

Ia berharap, pimpinan DPRD Bangkep agar cepat menindak lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK yang masih banyak keganjalan dalam keuangan Daerah.*

(lan)

No More Posts Available.

No more pages to load.