Terbalik! Di Desa Ini, Warga yang Santuni Waket BPD

oleh -373 views
Wakil Ketua BPD Tuntung, Kecamatan Bunta, Amir Timala saat menerima santunan dari warga Dusun II dan Dusun III, Kamis (21/5). [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Bunta – Jika biasanya aparat desa menyantuni warganya melalui intervensi dalam program APBDes, yang terjadi di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta justru sebaliknya. Warga Dusun II beramai-ramai menyantuni Wakil Ketua (Waket) BPD Tuntung, Amir Timala, Kamis (21/5).

Awaludin Landoso, warga Dusun II Desa Tuntung mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir warga bahu membahu mengumpulkan sedikit hartanya untuk disumbangkan ke Waket BPD sebagai keterwakilan mereka di lembaga legislatif desa itu.

“Kalau Amir pe tunjangan te dibayarnya pemerintah gara-gara bakuat menegakan aturan, dan belum batanda tangan dokumen desa maka dorang harus ingat! Amir Timala ini dipilih sebagai perwakilan dari masyarakat Dusun II, jadi kalau terjadi apapun dengan dia, torang dari Dusun II tidak akan diam,” terang pria yang akrab disapa Awa ini.

Senada, Jadil Lamantu, warga Dusun III juga sependapat. Mantan Kepala Desa Tuntung ini mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2020 sudah terjadi perseteruan yang cukup sengit di desanya antara Pemerintah Desa dan BPD Tuntung.

Itu bermula dari adanya hutang program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh pemerintah Desa, sampai pembayaran upah tukang tahun 2019, yang tidak selesai hingga memasuki semester pertama tahun 2020.

Ditambah lagi, proses atau tahapan penyusunan dokumen APBDes tahun 2020 yang kerap melangkahi mekanisme serta norma yang berlaku, menjadi cikal bakal perseteruan panjang.

“Apa yang terjadi dengan Amir Timala adalah dampak dari memperjuangkan seluruh komponen desa. Kami masyarakat dusun III juga turut serta, terpanggil untuk peduli dengan situasi yang terjadi pada Wakil Ketua BPD Tuntung,” paparnya.

Baca jugaPasangan Lansia 100 Tahun Miskin di Toima Bunta, Tak Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Amir Timala, selaku Wakil Ketua BPD Tuntung membenarkan adanya santunan/sumbangan dari masyarakat setempat. Ia menjelaskan, persoalan yang terjadi sebelumnya telah dimediasi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banggai.

Undangan kepada seluruh BPD Tuntung itu dimaksudkan untuk membahas kekisruhan pengesahan dokumen APBDes yang terjadi. Serta, pembahasan persoalan hutang program pembanguan desa tahun 2019.

Setelah pembahasan itu, maka DPMD menekankan sesuai keputusan Menteri Desa PDTT, maka anggaran prioritas yang akan dicairkan hanya Dana Desa yang ditujukan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Baca jugaPemdes Koninis bersama Masyarakat Sepakat Desak Penutupan Operasi PT ANI

Selebihnya, DPMD hanya menyarankan pencairan penghasilan tetap tahap awal. Selain itu, dilakukan perubahan kembali sesuai rekomendasi BPD Tuntung. Nah, terkait tunjangannya yang belum dibayarkan, kata Amir, itu berdasarkan atas informasi dari empat anggota BPD lainnya.

Pengakuan dari ke empat BPD bahwa mereka telah menerima penghasilan tetap tahap awal. Sementara, hanya dirinya yang belum dibayarkan. Meski begitu, Amir menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan resiko atas sikap yang diambilnya.

Ia menegaskan akan terus melakukan pengkajian atas apa yang terjadi berdasarkan aturan dan tupoksinya. Atas perhatian warga, Amir mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam.

Baca jugaTak Gunakan Masker, Pelanggar Dihukum Push Up

Ia berharap dukungan masyarakat akan terus mengalir untuk mengawal  penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan disiplin di Desa Tuntung.

”Desa ini milik kita bersama, maka dukungan semua ini adalah amanah illahi yang dititipkan di hati dan pikiran setiap warga kepada saya. Selangkahpun saya tidak akan mundur, jika menegakkan norma dan aturan, lantas beresiko tidak menerima tunjangan. sampai habis masa jabatan saya akan tetap mengakkan yang harus ditegakkan,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui pasti apa alasan dari pemerintah desa belum membayarkan tunjangan Waket BPD Amir Timala.

Penulis: Maryono Yusuf