Danramil Bunta Buka Blokade Jalan Tambang PT ANI

oleh -682 views
Anggota Koramil Bunta bersama anggota Polsek Bunta dan security perusahaan saat mengamankan areal blokade jalan PT ANI, Selasa (19/5) siang. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Simpang Raya – Blokade jalan yang dilakukan masyarakat atas kesepakatan bersama 12 kepala desa dalam rapat dengan Camat Simpang Raya yang dihadiri perwakilan Koramil Bunta dan Polsek Bunta akhirnya dibuka oleh Danramil Bunta, Kapten Darta, Selasa (19/5) siang.

Homdy Badjeber, salah satu tokoh masyarakat Desa Koninis menyebutkan pembukaan palang jalan (blokade) yang dipasang warga dilakukan oleh anggota TNI yang dipimpin langsung oleh Danramil Bunta.

Siang itu, Danramil Bunta bersama anggota datang ke Desa Koninis bertemu kepala desa untuk menyampaikan pembukaan palang jalan. Namun, kepala desa mengatakan tak berani membuka palang jalan karena itu didasari kesepakatan masyarakat bersama 12 kepala desa se Kecamatan Simpang Raya.

“Pak danramil kemudian meminta warga datang ke lapangan (lokasi blokade jalan, red). Katanya, kalau tidak ada yang datang sampe jam tiga maka dia buka palang. Masyarakat tidak ada yang datang, maka dibukala palang itu,” ungkap Homdy.

Homdy mengungkapkan masyarakat enggan datang ke lokasi sebab seyogyanya jika ada pertemuan, apalagi itu menyangkut keputusan bersama dilakukan di balai desa. Bukan di lokasi kejadian.

“Tapi untuk saat ini saya sudah sampaikan teman teman. Kita pantau saja dulu. Kalau nanti ada aktifitas baru bereaksi. Tadi mereka sudah memertanyakan itu. Tapi saya bilang tahan dulu,” pungkasnya.

Baca jugaTolak Operasi PT ANI, Warga Blokade Jalan Menuju Tambang Nikel di Koninis

Homdy mengatakan tujuan penutupan akses jalan ialah menghentikan aktifitas tambang. Oleh karena itu, Ia meminta warga tidak bereaksi karena meski blokade jalan telah dibuka, namun aktifitas tambang seharian tadi belum ada.

“Tapi kalau ada aktifitas baru kita sikapi. Kita pertanyakan itu kesepakatan bersama 12 kepala desa yang disaksikan camat, perwakilan koramil dan polsek,” tandasnya.

Homdy menegaskan bahwa keinginan masyarakat menghentikan aktifitas tambang nikel untuk mencegah penyebaran COVID-19 didasari atas surat Bupati Banggai. Dalam surat tersebut, bupati meminta agar perusahaan menghentikan sementara kegiatannya selama pandemi ini berlangsung.

“Surat itu juga tembusannya ke camat dan unsur forkopimcam termasuk pak danramil. Jadi saya kira mereka paham persoalan ini,” paparnya.

Baca jugaPemdes Koninis bersama Masyarakat Sepakat Desak Penutupan Operasi PT ANI

Danramil Bunta Kapten Inf. Darta bersama anggota saat melaksanakan pengamanan di lokasi blokade jalan ke areal tambang PT ANI di Kecamatan Simpang Raya, Selasa (19/5). [SANGALU/ Ist]
Sementara itu, Danramil Bunta Kapten Infanteri Darta mengungkapkan pembukaan palang jalan atas instruksi pimpinannya. Ia menjelaskan jika tuntutan masyarakat adalah persoalan gaji atau hak hak pekerja, maka pihaknya tak akan turun. Sebab itu ranah perusahaan dan pekerja.

Namun, karena tuntutannya adalah persoalan COVID-19 maka mereka turun langsung. Sebab, persoalan pandemi telah ada aturan baku yang mengikat. Larangan pengoperasian perusahaan harus didasari dengan surat yang jelas dari pemerintah. Bukan dari masyarakat.

“Kami hanya menjalankan perintah dari atas. Jika ada perintah tutup, ya kami tutup. Tapi kalau tidak ada, dan hanya karena alasan COVID-19 tunggu dulu. Karena ada aturannya,” tegas Kapten Darta.

Ia menjelaskan jika tuntutan masyarakat atas penutupan jalan itu karena menuntut hak mereka. Maka pihaknya tak akan berani turun ke lokasi. Namun, jika hanya karena alasan COVID-19, itu tidak dibenarkan.

“Mekanismenya sudah diatur. Kalau alasannya COVID-19 maka harus ada surat jelas dari atas untuk penutupan tambang. Misalnya gubernur menyurat ke bupati kemudian bupati menyurat ke camat dan lainnya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Tapi inikan tidak ada. Masyarakat yang turun dengan alasan COVID,” pungkasnya.

Meski begitu, Kapten Darta mengatakan Ia telah menyarankan Humas PT ANI untuk segera menemui para kepala desa di Simpang Raya. Itu dimaksudkan agar menjelaskan duduk persoalan perusahaan dalam upaya pencegahan COVID-19.

Peran humas dalam kejadian ini, menurut Kapten Darta, sangat diperlukan sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Ia juga berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya ke camat untuk diteruskan ke bupati, sehingga keluhan mereka dapat sampai ke pemerintah yang memiliki kewenangan terkait ijin operasi perusahaan tambang nikel di Simpang Raya.*

(van)