Warga Protes, Lahan Belum Dibebaskan Mulai Digarap Perusahaan Nikel

oleh -1.907 views
Gambar lahan yang diduga bermasalah dan tengah diprotes warga Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Toili Barat – Sejumlah pemilik hak atas lahan di wilayah perbatasan Toili Barat, Kabupaten Banggai dengan Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, protes atas penggunaan lahan oleh sebuah perusahaan pertambangan nikel, tanpa adanya pembebasan.

Oleh pemilik lahan, dikatakan bahwa eksplorasi lahan mereka yang berdekatan dengan kawasan ber – IUP (Ijin Usaha Pertambangan-red) perusahaan dimaksud, diyakini mulai dilakukan beberapa bulan terakhir.

“Awalnya perusahaan ini diketahui hanya mengambil sampel tanah di lahan kami. Untuk diperiksa kadar nikelnya. Tapi kok sekarang sudah mulai digarap. Sudah diambil tanahnya. Bukan lagi untuk sampel,” sebut salah satu pemilik lahan, yang belum ingin dipublikasikan identitasnya, Rabu (5/5).

Mempersoalkan permasalahan ini, para pemilik lahan ini mengaku telah berniat melaporkannya. Namun masih bingung harus melapor kemana, dan seperti apa cara pelaporan mereka.

“Lahan kami itu di luar wilayah IUP perusahaan. Ini perusahaan sama saja melakukan penambangan di luar IUP mereka. Kan pasti seperti ini tidak diperbolehkan. Apalagi seenaknya begitu saja, tanpa ada ijin dari kami, belum membebaskan lahan kami,” tandas dia.

Baca juga:  Jejak Prostitusi Online di Kabupaten Banggai

Sehingganya melalui media ini, para pemilik lahan berharap ada solusi dari permasalahan mereka. Dengan diberikannya solusi, seperti apa langkah yang harus mereka ambil, sesuai hukum yang berlaku.

Kapolsubsektor Toili Barat saat dihubungi tadi melalui nomor kontaknya untuk dilakukan konfirmasi atas permasalahan warganya, belum berhasil terhubung.

Sementara itu, aktifis lingkungan GAM Banggai, melalui sekretarisnya Muh Akli Suong SH yang juga dihubungi para pemilik lahan, menanggapi serius persoalan itu.

Bukan hanya terkait indikasi adanya perusakkan lingkungan di wilayah luar kawasan IUP milik perusahaan pertambangan nikel itu, namun pelanggaran secara perundang-undangan juga diindikasikan terpenuhi.

“Kami akan coba periksa langsung kesana segera. Menindaklanjuti keluhan masyarakat ini,” tegas dia.

Baca juga:  Ini Delapan Peluang Investasi di Banggai

Lebih jauh, Akli memaparkan bahwa sesuai aturan terkait pertambangan mineral dan batubara (Minerba) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam pasal 135 telah jelas diatur mengenai penggunaan tanah untuk usaha pertambangan.

Bahwa dalam pasal 86F, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, atau pemilik SIPB (Surat Ijin Pertambangan Batuan), hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak.

Dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan ini, dalam pasal 149 juga telah diterangkan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan penyidikan. Selainnya, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan yang ‘bandel’ dalam mentaati peraturan ini, sanksi administrasi dan sanksi pidana juga telah cukup jelas dijabarkan dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun.

Baca juga:  Terjaring Razia, Pemuda ini Hancurkan Knalpot Bogar di Hadapan Polisi

Di mana untuk sanksi administrasi, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud (pasal 151 ayat 1).

Dan bentuk sanksi administrasi tersebut berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan (pasal 151 ayat 2).

Sementara sanksi pidana atas pelanggaran peraturan ini, diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya pasal 158 yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar rupiah”.*

 

(jy)