Terbentur Usia, Dandhy Kandas Sebelum Bertarung di Pilkada Balut

oleh -264 views
Dandhy Adi Prabowo (Dandhy Nayoan) di sela-sela kesibukannya menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) di Australia. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Niat Dandhy Adhiprabowo untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banggai Laut ternyata kandas sebelum bertarung. Keinginan salah satu tokoh pemuda Sulawesi Tengah ini disebut terganjal syarat usia.

Dandhy tak memenuhi syarat usia maju di Pilkada Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Arbes Lamusu, salah satu pemuda yang gencar mengkampanyekan Dandhy pun mengakui hal itu. Arbes menyebutkan niat pria yang baru berusia 23 tahun pada bulan Desember 2019 itu, masih terbentur usia sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10/2016.

“Ternyata Dandhy belum bersyarat dari usianya. Jadi kemungkinan batal tapi kita tunggu saja penundaan Pilkada ini. Semoga karena penundaan itu bisa dapat usianya,” terang beberapa waktu lalu.

Baca jugaDandhy Nayoan, Angin Segar Milenial di Pilkada Banggai Laut 2020

Arbes Lamusu, ketika berpose di Sekretariat Dandhy yang dibuatnya bersama tim beberapa waktu lalu. [SANGALU/ Arbes Lamusu]
Dandhy ternyata bukanlah satu-satunya pemuda yang memiliki keinginan kuat bertarung pada perhelatan Pilkada 2020, namun terbentur usia.

Sebelumnya ada, Faldo Maldini, yang berniat maju dalam pemilihan Gubenur Sumatra Barat 2018. Namun, pada saat penetapan calon gubernur 8 Juli 2020 nanti, politisi (baru) PSI itu belum genap mengunjungi 30 tahun. Sehingga niatnya pun tak terlaksana.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany sebagaimana dilansir menyesalkan putusan yang membuat anak muda urung mengambil pemilihan kepala daerah.

“Banyak orang punya pengalaman politik dan sudah siap. Secara keseluruhan anak-anak muda kompeten sudah banyak, ”katanya usai sidang pembacaan putusan di Jakarta, Rabu (11/12/2019) sebagaimana dilansir nasionalkompascom usai gugatannya ditolak MK.

Putusan MK No. 58 / PUU-XVII / 2019 yang dibacakan Rabu (11/12/2019) menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada masih berlaku. Untuk calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, sementara umur serendah-rendahnya 25 tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati serta wakil wali kota dan wakil wali kota.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat itu mengatakan bahwa penetapan batas atas calon kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk UU atau DPR bersama pemerintah. Karena itu, tidak termasuk dalam konstitusionalitas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.*

 

 

(van)