Rapat Konsinyering Sepakati Tahapan Pemilu Dimulai 2022

oleh -112 views
Dari kiri, komisioner KPU Banggai Alwin Palalo, Ketua KPU Sulteng Sahraen Raden, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Dri Sucipto saat Problematika dan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Swissbelinn Luwuk, Sabtu (5/6) malam. [SANGALU/Ist]

SANGALU, Luwuk – Pemilihan serentak akan dilaksanakan tahun 2024.  Namun, tahapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif telah dimulakan tahun 2022.

Komisoner KPU Sulawesi Tengah Sahraen Raden menjelaskan,  Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP telah beberapa kali menggelar rapat konsinyering  terkait pemilihan umum tahun 2024.

Sejumlah hal dibahas, salah satunya waktu pelaksanaan karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 mengamanahkan tahapan dimulai 20 bulan, sementara UU Nomor 10/2016 menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada November 2024.

Baca juga:  Pemda Banggai Putuskan Tutup Akses Masuk Jalur Darat dan Laut

Karena itu, KPU RI mengusulkan agar tahapan dimulai 30 bulan sebelum pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) , tetapi akhirnya dalam rapat konsinyering diputuskan 25 bulan. Namun, hal itu belum menjadi keputusan final karena masih sebatas rapat konsinyering.

“Kalau dihitung sejak kesepakatan itu, (pilpres dan pileg) dilaksanakan 28 Februari 2024, kemudian pilkada 27 November 2024. Kemudian jika dihitung mulai 28 Februari 2024, 25 bulan ke belakang, kita akan melaksanakan tahapan mulai Maret 2022,” ujar dia saat diskusi Problematika dan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Swissbelinn Luwuk, Sabtu (5/6) malam.

Baca juga:  PKB Mantap Menangkan AT-FM

Hal ini, menurut Sahrain, menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, karena pelaksanaannya secara bersamaan, yakni tahun 2024 sebagaimana kesepakatan dalam rapat konsinyering. “Salah satu tantangan terbesar adalah pemilu serentak dan pemilihan serentak yang dilaksanakan secara bersamaan dan di tahun yang sama,” jelasnya.

Permasalahan yang muncul, kata dia, datang dari KPU sendiri, karena mengelola 5 kotak suara ditambah kotak suara untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, serta bupati/wakil bupati. “Keserentakan pemilu ini jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara,” ucapnya. *

 

Baca juga:  Cegah Virus Corona, Petugas Perketat Pengawasan WNA di Bandara Luwuk

(san)

No More Posts Available.

No more pages to load.