Dirut PT Indo Tata Graha Ditangkap, Bagaimana Nasib Konsumen di Luwuk?

oleh -7.721 views
CEO sekaligus Dirut PT Indo Tata Graha, Dadang Hidayat saat diamankan penyidik Polrestabes Surabaya, beberapa waktu lalu. [SANGALU/ Surya Malang]

SANGALU, Luwuk – Penangkapan CEO dan Dirut PT Indo Tata Graha, Dadang Hidayat (36) tak hanya ramai dibicarakan konsumennya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.

Kasus tersebut juga ramai dibahas kalangan konsumen Perumahan Syariah Bumi Madina Asri Luwuk (BMAL), yang berlokasi di kawasan Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan.

Nama CEO sekaligus Dirut PT Indo Tata Graha, Dadang Hidayat sempat ramai diperbincangkan di Luwuk. Itu pasca peletakan batu pertama perumahan syariah BMAL yang dihadiri Bupati Banggai, Herwin Yatim, medio September 2019.

Kala itu, Dadang mengatakan bahwa pembangunan perumahan syariah BMAL akan dilaksanakan di lahan seluas 15 hektar. Sementara harga jualnya terjangkau berkisar Rp150 juta hingga Rp500 juta.

Dadang juga mengatakan bahwa konsep pembangunan perumahan yang masuk dalam program Rumahku Surgaku itu tidak melibatkan pihak perbankan.

“Kenapa kita tidak melibat perbankan dalam perumahan syariah ini? Karena kami ingin prosesnya lebih mudah, harganya pun jauh lebih murah. Insha Allah lebih,” ujarnya sebagaimana dilansir obormotindokcom, Sabtu (7/9/2019) lalu.

Bupati Banggai Herwin Yatim, kala itu menyampaikan, masyarakat patut berbangga, sebab CEO dan Dirut PT Indo Tata Graha adalah anak daerah. Belajar keluar daerah, lalu pulang membawa investasi pembangunan rumah syariah.

Melihat promosi pihak perusahaan saat itu, tak sedikit masyarakat tertarik untuk memiliki rumah di perumahan syariah BMAL. Banyak yang kemudian menyetorkan uangnya untuk kredit rumah.

Baca juga:  Empat Pendamping PKH di Banggai Dipecat

Keluhan baru muncul kala pembangunan rumah yang ditargetkan selesai di bulan Desember 2019 molor. Bahkan, setahun kemudian, proses pembangunan rumah makin tak jelas. Alhasil, sejumlah konsumen di Luwuk pun kian kecewa.

“Saya so minta kembali uangku. Kalau tidak saya laporkan,” ungkap Jack, salah satu konsumen perumahan syariah BMAL.

Sementara itu, Marhum, juga salah satu konsumen mengaku kecewa atas janji pembangunan perumahan syariah BMAL. Pasalnya, target memiliki rumah di Luwuk terhambat investasi PT Indo Tata Graha yang tak jelas.

Ia juga mengeluhkan investasi itu yang secara tidak langsung mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah, sehingga Ia percaya dan menjadi konsumen.

Saat ini, Marhum mengaku belum memastikan sikap apa yang akan diambilnya. Sebab, sejumlah uang telah diserahkan ke pihak developer.

Terlebih, informasi penangkapan Dadang Hidayat membuatnya semakin galau, sebab setorannya sudah mendekati lunas.

“Tadi kami sekitar tujuh puluhan konsumen di Luwuk sudah ada pertemuan dengan kuasa hukum PT Indo Tata Graha di Santika,” ungkap Marhum, Minggu (6/6/2021) malam.

Pertemuan dengan konsumen yang dihadiri kuasa Hukum PT Indo Tata Graha, Rahmat juga belum menghasilkan kesepakatan bulat. Sebab, permintaan uang kembali belum bisa disahuti.

“Menurut kuasa hukumnya, pak Rahmat, bahwa saat ini tidak ada uang lagi. Sehingga dia menawarkan solusi satu-satunya ialah penyitaan sementara aset perusahaan. Tapi konsumen maunya uang kembali 100 persen,” ungkap Marhum.

Baca juga:  Imbas Corona, Puluhan Karyawan Hotel di Banggai Terpaksa Dirumahkan

Diperkirakan, lebih dari Rp6 miliar uang konsumen PT Indo Tata Graha asal Luwuk, kini tak jelas penyelesaiannya. Sementara, para konsumen masih menanti hasil penyelesaian atas pertemuan dengan perwakilan perusahaan.

Peletakan batu pertama saat dihadiri Bupati Banggai Herwin Yatim bersama sejumlah OPD setempat, Sabtu (7/9/2019) lalu. [SANGALU/ Obormotindok]

Dugaan Penipuan Rp11 Miliar

Diketahui, Dadang Hidayat ditangkap penyidik Polrestabes Surabaya atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Sebagaimana dilansir suryamalangcom, Dadang Hidayat merupakan tersangka utama dalam kasus penipuan dan penggelapan uang konsumen yang dijanjikan investasi dalam bentuk properti.

Dalam aksinya, Dadang Hidayat menawarkan konsep investasi properti smartkost yang akan dibangun di daerah strategis, dekat dengan kampus dan perkantoran di Surabaya.

Smartkost itu, ditawarkan Dadang Hidayat kepada para konsumen melalui brosur konvensional maupuan secara online di Facebook.

Untuk menarik minat, Dadang Hidayat bahkan menjanjikan keuntungan seumur hidup dalam pengelolaan konsep smartkost yang digagasnya itu.

Namun siapa sangka, sejak tahun 2018 berkutat pada bisnis properti, smartkost yang dijanjikan oleh Dadang Hidayat kepada konsumennya belum pernah terealisasikan hingga saat ini.

“Setelah mendapat laporan korban, kami lakukan penyelidikan termasuk status tanah yang hendak digunakan sebagai properti bukanlah milik tersangka, alias belum dibebaskan,” kata Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Ambuka Yudha Hardi Putra, Rabu (2/6/2021).

“Jadi akhirnya kami amankan tersangka di kantornya,” sambung Ambuka.

Baca juga:  Pria Asal Toili Barat tambah Penghuni Lapas

Untuk meyakinkan korbannya, Dadang Hidayat membuat legalitas perusahaan developer PT ITG itu serapi mungkin.

Bahkan,nomor rekening yang digunakan untuk transaksi merupakan nomor rekening perusahaan yang memang sudah terdaftar di dinas terkait.

“PT-nya asli. Legalitasnya ada. Tetapi memang untuk operasional layaknya perusahaan properti tidak kami temukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dadang Hidayat berdalih jika uang para konsumen yang nilainya mencapai Rp11 miliar itu, digunakan sepenuhnya untuk membiayai operasional perusahaan termasuk proses pembangunan.

“Uangnya sebagian besar untuk proses pembangunan, operasional kantor dan gaji karyawan. Termasuk untuk pelepasan tanah dan pengurukan,” kata Dadang Hidayat.

Selain itu, Dadang Hidayat menyebut jika dirinya adalah korban lantaran macetnya pembangunan karena status tanah yang belum jelas hingga izin mendirikan bangunannya juga tidak bisa diterbitkan.

“Sebenarnya semua uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan itu untuk biaya progres pembangunan. Namun karena adanya kendala dari status tanah yang akan dilepaskan. Hingga berdampak pada pengurusan sertifikat dan izinnya,” terang Dadang Hidayat.

Meski begitu, polisi tetap menetapkan Dadang Hidayat sebagai tersangka utama karena apa yang dijanjikannya pada para konsumen tidak terealisasi hingga saat ini.

“Janjinya memang dua tahun setelah pembayaran. Namun saat ini sama sekali tidak ada perkembangan pembangunan seperti yang dijanjikan tersangka,” tutup Ambuka.*

(*/van)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.