Perusahaan Kesulitan Keuangan Bayar THR, Ini Saran Joko Pranowo

oleh -65 views
Joko Pranowo.[Sangalu/Ist]

SANGALU, Luwuk—Pemerintah mendesak perusahaan untuk membayarkan THR kepada para pekerja.

Lantas bagaimana dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, akibat terdampak pandemi Covid-19?

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, Helena Padeatu, mengaku pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan agar membayarkan THR kepada para pekerjanya.

Hal ini menindaklanjuti surat edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Baca juga:  Penerbangan Dibuka, Penumpang Membludak di Bandara SA Amir

Perusahaan yang enggan membayar THR terancam sanksi, bahkan pencabutan izin usaha.

KUPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II, Yance, mengatakan, pihaknya akan mengawasi kepatuhan dari perusahaan membayar THR tersebut.

Ia mengatakan, meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan, THR tetap wajib dibayarkan.

“Pengurangan tenaga kerja karena pandemi bisa terjadi. Pengurangan upah bisa dinegosiasikan. Tapi kalau THR tetap wajib dibayarkan,” papar Yance yang membawahi tujuh kabupaten di Sulteng, yakni Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.

Baca juga:  THR Belum Terbayar, Buruh Bakar Ban di Pelabuhan Rakyat Luwuk

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Joko Pranowo, juga mengingatkan, kepada para pengusaha untuk membayarkan tetap tunjangan hari raya.

“Saya imbau kepada pengusaha, H-7 THR harus sudah dibayarkan. Kalau masih kesulitan keuangan karena pandemi Covid-19, bisa dibayarkan pada H-1,” tegasnya.

Ia mengatakan, sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar THR.

Joko juga menyarankan perusahaan terbuka kepada pekerjanya.

“Tapi kalau ada perusahaan kesulitan keuangan. Laporan keuangannya disampaikan terbuka kepada pekerja dan bikin kesepakatan dengan pekerja,” tandasnya. *

Baca juga:  BPD Awu Sorot Potensi Penyimpangan Anggaran Pansinmas

(ldc)