Soal Rangkap Jabatan, Kepala BKPSDM: Itu Pedoman Pimpinan

oleh -142 views
Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, Soffian Datu Adam. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Pengisian kekosongan jabatan dalam instansi pemerintah adalah hal yang wajar. Namun, jika itu dilakukan tak sesuai mekanisme maka akan menimbulkan beragam reaksi, sebagaimana pengisian tiga jabatan kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

Beragam tanggapan publik yang muncul memertanyakan terkait rangkap jabatan, sebab yang ditunjuk berasal dari instansi berbeda. Itu diragukan akan mempengaruhi posisi kerja pejabat tersebut pada posisi sebelumnya.

Posisi jabatan yang ramai diperbincangkan tersebut antara lain; pelaksana tugas (Plt) Kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diberikan kepada Camat Toili, Rustam Petasiri, kemudian Plt Kadisdukcapil yang diberikan kepada Ramli Hasan (Kabag Kesra), dan Plt Kadis PMPTSP, Sumitro Balahanti (Camat Pagimana).

Baca juga:  Petani Plasma Batui Harapkan DPRD Banggai Pansuskan Konflik Sawindo Cemerlang

Padahal, dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, dijelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan seharusnya diisi oleh pejabat dari lingkungan unit kerja yang sama.

Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, Soffian Datu Adam saat dikonfirmasi terkait penempatan jabatan itu enggan berkomentar lebih. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan telaan staf kepada Bupati Banggai selaku pejabat pembina kepegawaian.

Dalam telaan staf tersebut, kata dia, telah disampaikan berbagai regulasi yang menjadi runutan penempatan pejabat, salah satunya edaran BKN. Namun, penempatan pejabat merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, bukan BKPSDM.

“Kami sudah ajukan telaan staf. Sehingga apapun pedoman yang turun dari pimpinan kami laksanakan,” terangnya, Selasa (2/3) malam.

Baca juga:  Paksa ‘New Normal’, Pejabat di Banggai Mulai Abai Protokol Kesehatan

Soffian menjelaskan posisi Plt juga bukan posisi yang paten. Sebab, penempatan itu hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan jangka waktu tiga bulan. Selain itu, posisi jabatan Plt bisa dievaluasi oleh pimpinan dan dapat berubah.

“Itu hanya sementara. Bisa berubah setelah ada evaluasi pimpinan. Sebab jabatan itu hanya untuk mengisi kekosongan saja,” paparnya.

Soffian mengatakan pengisian jabatan kosong itu penting, agar roda kepemimpinan instansi dapat berjalan dengan baik.*

(van)