AT – FM Diminta Seriusi Penyelesaian Konflik Agraria

oleh -267 views
Ketua LMND Banggai, Sugianto Adjadar. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Setelah penetapan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggai, Amiruddin Tamoreka – Furqanuddin Masulili diminta seriusi penyelesaian konflik agraria yang ada di Kabupaten Banggai. Itu disampaikan Ketua LMND, Sugianto Adjadar, Jumat (19/2).

Sugianto menilai selama beberapa periode kepemimpinan daerah, konflik agraria di Kabupaten Banggai tak kunjung selesai. Bahkan, masalah baru atas konflik tersebut kerap muncul meresahkan masyarakat, khususnya petani.

“Sudah beberapa kali pergantian kepempimpinan di Kabupaten Banggai, namun tak satupun mampu berpihak kepada petani maupun rakyat yang mengalami konflik agraria,” ungkap Sugianto.

Baca juga:  Komisi II DPRD Banggai Agendakan RDP soal Tambang Nikel Masama

Sugianto juga menegaskan bahwa, pertambangan dan perkebunan sawit merupakan latar konflik yang sering terjadi dan berkepanjangan. Ia mengatakan bahwa persoalan agraria menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas dalam beberapa kepemimpinan.

“Konfliksawit dan tambang hari ini yang sangat masif terjadi di Kabupaten Banggai. Ini merupakan PR besar untuk pemerintahan AT-FM ke depan. Sebagaimana janji dan kontrak politik bupati dan wakil bupati Banggai terpilih,” tegas demisioner Himpunan Mahasiswa Batui cabang Luwuk ini.

Ia mengatakan, berdasarkan data hasil analisis spasial yang dilakukan WALHI Sulawesi Tengah (Sulteng), menunjukkan bahwa dari 6.552.672 hektar daratan di Sulteng, didominasi korporasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Baca juga:  Hasil Quick Count JSI, AT FM Menang 3 Dapil di Pilkada Banggai

Diketahui, dengan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) di tahun 2019, sebanyak 463 ijin usaha pertambangan (IUP) seluas 1.889.664,54 hektar atau 39,07 persen dari total luas wilayah daratan Sulteng. Sementara ijin perkebunan sawit mencapai 722.637,99 hektar dari 53 korporasi.

Sugianto juga menambahkan bahwa di Kabupaten Banggai hampir setiap tahun menunjukkan tren eskalasi konflik agraria, beberapa diantaranya disertai kasus kekerasan.  Sebagai contoh, beberapa kasus yang terjadi antara lain; PT. Sawindo Cemerlang dengan petani Batui, PT. KLS dengan Petani Toili/Piondo/Bukit jaya, PT. WMP dengan petani Bualemo, PT. Prima Dharma Kharsa, PT. Penta Dharma Karsa dengan Petani Siuna.

Baca juga:  JSI ungkap 3 Faktor Penentu Kemenangan AT FM

Kemudian PT. ANI dan warga Nuhon, Petani Bohotokong dengan PT. Saritama Abadi, lalu ada juga pengusuran paksa tanah warga Tanjung Sari serta beberapa konflik agraria lainnya. Persoalan-persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dengan masukknya investasi di daerah.*

 

(ctz)