Bupati Terbitkan SK Pemberhentian BPD Jayabakti setelah Menimbang Surat Camat Bunta

oleh -1.518 views

SANGALU, Luwuk – Aneh bin ajaib terjadi dalam surat keputusan (SK) Bupati Banggai bernomor 141/21/DPMD tertanggal 18 Januari 2021 terkait perhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jayabakti, Kecamatan Pagimana.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Banggai Herwin Yatim itu, SK pemberhentian dikeluarkan setelah memperhatikan surat Camat Bunta nomor 141/538/Pem tanggal 7 Desember 2020 tentang pemberhentian anggota BPD Jayabakti.

Padahal diketahui bersama bahwa Desa Jayabakti adalah wilayah yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pagimana, bukan Kecamatan Bunta. Namun, dalam surat tertera jelas memperhatikan surat Camat Bunta.

Kejanggalan lain yang muncul juga terkait poin menimbang pasal 19 ayat 2 huruf e, peraturan dalam negeri nomor 10 tahun 2016 terkait sanksi anggota BPD yang melanggar ketentuan berlaku.

Baca juga:  Bereskan Krisis Listrik, Bupati Banggai Temui PLN Sulutenggo

Namun, pada pasal 20 poin 4 disebutkan bahwa Bupati/walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.

Usulan pemberhentian berdasarkan surat dari camat yang menjadi dasar pertimbangan tertanggal 7 Desember 2020, sementara SK Bupati dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021, atau sekira 41 hari setelah usulan pemberhentian itu diusulkan camat setempat.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah atas kekeliruan dalam penulisan surat keputusan itu. Padahal, kondisi itu telah menjadi konsumsi publik di media sosial.*

Baca juga:  Wow! Selama COVID-19, Harga Sabu Naik jadi Rp2,5 juta per Gram di Banggai

 

(rdk)