Hadapi Pilkada, Pendamping Desa Diminta Jaga Netralitas Diri

oleh -109 views

SANGALU, Nuhon – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, DR. Zubair S.Sos, M.Si mengingatkan agar seluruh tenaga profesional Pendamping Desa, Pendamping Infrastruktur, dan Pendamping Lokal Desa agar menjaga netralitas diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pendamping dari Kecamatan Nuhon, Bunta dan Simpang Raya, Zubair mengingatkan bahwa semua memiliki hak politik. Namun, dalam kapasitas diri sebagai pendamping desa semua diharapkan agar tidak terlibat politik praktis.

“Kami minta agar semua menjaga netralitas diri. Tidak terlibat politik praktis karena semua sudah diatur dalam SOP,” paparnya dalam pertemuab, Jumat (13/11/2020) di Pantai Wisata Kalibosi, Desa Petak, Kecamatan Nuhon.

Dalam situasi politik, kata Zubair, tingkat kerawanan keterlibatan pendamping sangat rentan. Oleh karena itu, Ia bersama tim turun lapangan untuk kembali mengingatkan.

Baca juga:  Tim INKAI Luwuk Raih Lima Emas di Sulut Open Tournament

“Semua punya hak politik, tapi jangan memperlihatkan diri bahwa kita memihak. Apalagi main di media sosial. Hindari itu,” tegasnya.

Tak hanya itu, terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam penanggulangan Covid-19, juga menjadi pembahasan serius dalam pertemuan. Zubair mengingatkan bahwa penyaluran BLT sangat rawan disalahgunakan.

Itu dikatakannya, karena ada temuan di daerah lain. Hasil turun lapangan tim DPMD Provinsi Sulteng, ternyata beberapa desa tidak berpatokan pada 14 poin persyaratan calon penerima bantuan.

“Mungkin pemerintah desa dalam tekanan dan tidak mau ribut maka disimpulkan dibagi rata. Padahal, ada poin-poin penilaian yang harusnya ditaati,” ungkapnya.

Baca juga:  Jalan Trans Sulawesi di Toima Digenangi Air, TNI-Polri Lakukan Pemantauan

Zubair mengingatkan agar para pendamping membuat catatan kecil setiap tahapan penyaluran bantuan. Itu dimaksudkan agar dapat menghindarkan pendamping dari jeratan hukum ketika ada pemdes yang bersikap acuh terhadap masukkan pendamping desa.

“Pendamping desa akan terbawa-bawa jika terjadi keributan dan persoalan dalam penyaluran BLT. Oleh karena itu catatan kecil dan dokumentasi penting,” imbuhnya.

Ia berharap tidak ada masalah dalam pendistribusian BLT di Kabupaten Banggai. Sehingga kinerja pendamping juga dapat berjalan baik. Bahkan, Zubair pun mengingatkan agar BLT jangan dijadikan komoditas politik.

Baca juga:  Usman Suni Pimpin Perbakin Banggai periode 2020-2025

Terlebih, karena di daerah Sulawesi Tengah masuk dalam zona merah tingkat kerawanan pemilu oleh TNI – Polri.

“Saya berharap di sini (Banggai, red) tidak ada masalah seperti daerah lainnya. Bekerja dengan baik dan jaga komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat,” tutupnya.*

 

 

(van)