Surat Bupati Banggai Disoal, Tanwir: Ini Tidak Masalah!

oleh -558 views
Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir. [SANGALU/ Nurlela]

SANGALU, Luwuk – Surat Bupati Banggai Nomor: 800/13.784/Dinkes. Tertanggal 19 Oktober 2020. Perihal: Ketentuan Pelaksanaan Pertemuan, menjadi kotroversi dikalangan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Pemuda Kabupaten Banggai Ryo Ins.

Menurut Ryo, pada point ke (dua) 2 surat dimaksud apapun alasannya pemerintah tidak berhak melakukan pengawasan kampanye, sebab tidak ditemukan dasar normanya dalam uu pemilu nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua.

Kemudian terang mantan Panwscam bunta tersebut Bupati banggai faham surat tersebut harusnya mampu menyelaraskan point sesuai dengan undang undang pemilu. Ryo menyoal tentang frasa “Penyelenggaraan Kampanye Pilkada agar dilaksanakan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten” pun menurutnya tidak memiliki dasar norma dalam UU Pemilu yang bisa melegalisasi tujuan surat dimaksud yang masih dalam point sama.

Menurutnya Rekomendasi Pemerintah Daerah tentang Kampanye harus mendapatkan ruang pemberlakuan normanya dalam UU Pemilukada.

Baca juga:  Dandim 1308/LB Ajak Keluarga Besar TNI Beri Dukungan Moril Pasien Covid-19

Masih menyoal pada point (dua) Ryo meneruskan apapun alasannya Pemerintah tak punya kewenangan dasar dalam UU Pemilu untuk mengawasi Kampanye apalagi mengambil kewenangan merekomendasi terkait penyelenggaraan pemilu. Pemerintah Terkesan Ngawur. tutupnya.

Namun Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming saat dikonfirmasi justru tidak mempersoalkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Mustar Labolo tersebut. Sebab menurutnya, hal tersebut bukan suatu masalah sepanjang masih sejalan dengan penerapan protokol kesehatan covid-19 dalam semua tahapan.

” Saya kira tugas pengawasan pemilihan atau pilkada tetap pada Bawaslu dan jajarannya. Terkait dengan edaran ini sepanjang masih sejalan dengan penerapan protocol covid dalam semua tahapan, saya kira ini tidak masalah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Baca juga:  Kinerja tak Maksimal, Bupati Bakal 'Segarkan Kabinet' Terakhir Bulan Depan

Ia menambahkan, sepanjang sejalan dan tidak mengambil alih kerja-kerja pengawas penyelenggara, hal tersebut dapat dimaknai sebagai perbantuan dalam pengawasan protokol kesehatan covid-19.

“Karena daerah juga punya kepentingan mininal memastikan warganya terhindar dari penyebaran virus corona,” pungkasnya.*

 

(aum)