Suprapto: Saya Tidak Ingin Ada Pembiaran Hak Rakyat Diambil Pertamina EP

oleh -132 views
Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto. [SANGALU/Net]

SANGALU, Luwuk – Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto tidak ingin ada pembiaran jika terdapat hak masyarakatnya diambil oleh Pertamina EP tanpa melalui proses ganti rugi.

Hal itu di ungkapnya ketika mengetahui informasi terkait adanya lahan masyarakat yang dilalui jalur pipa milik Pertamina EP di Desa Dongin Kecamatan Toili Barat yang belum diberikan ganti rugi oleh perusahaan plat merah tersebut.

“Selama ini sesuai laporan pihak Pertamina EP bahwa terkait pembebasan jalur pipa disepanjang lintasan tersebut sudah selesai proses ganti ruginya,” ujar Ketua DPRD Banggai ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/10/2020).

” Benar itu saya dengar langsung saat RDP, kebetulan saya sebagai Ketua Komisi I saat itu. Sehingga, sebagai anggota DPRD saya tidak mau ada pembiaran rakyat yang diambil hak tanahnya oleh Pertamina EP kemudian ganti ruginya belum tuntas,”tambahnya.

Baca juga:  Tuntut Tranparansi Rekrutmen Naker, Karang Taruna Kintom Adukan Perusahaan Migas ke DPRD

Ia menyarankan, jika terdapat warga yang merasa belum diganti rugi lahannya, segera mengkroscek ke Pemerintah Desa maupun Kecamatan karna saat proses pembebasan lahan tersebut Pemdes dan Pemcam ikut dilibatkan.

“Laporkan dulu ke Pemerintah Kecamatan Toili Barat untuk mediasi jika tidak ada titik temu nnati buat laporan atau aduan ke DPRD,” pungkasnya.

Kapolsek Toili, Iptu Candra saat ditemui diruang kerjanya. Kamis (8/10/2020). [SANGALU/Marhum]
Terpisah, Kapolsek Toili Iptu Candra SH saat ditemui diruangan kerjanya menyampaikan, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan laporan maupun pengaduan terkait adanya lahan masyarakat diwilayah kerjanya yang memiliki persoalan jalur pipa milik Pertamina EP yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Meski begitu, pihaknya tidak ingin menutup mata. Walaupun jalur pipa milik perusahaan BUMN itu masuk dalam Obyek Vital Nasional (Obvitnas), jika benar terdapat masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat, maka pihaknya juga tidak ingin tinggal diam.

Baca juga:  Hasil Swap Negatif COVID-19, PDP RSUD Luwuk Dipulangkan ke Rumah

“Tapi pihak yang mengklaim lahan tersebut dapat menempuh upaya-upaya hukum, dan dapat mengurungkan niat untuk menggusur pipa migas yang hanya akan menambah persoalan baru dan membahayakan diri sendiri,” ujar Kapolsek Toili saat ditemui diruang kerjanya.

Dengan upaya jalur hukum, lanjut mantan Kapolsek Batui ini, permasalahan lahan yang diklaim milik Rusman yang telah tertanami pipa milik Pertamina EP akan terungkap kebenarannya.

Humas PT Pertamina EP Donggi-Matindok, Iksan saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa terkait lahan yang diklaim oleh Rusman yang dilalui jalur pipa milik Pertamina EP tersebut, pihaknya susah untuk memberikan komentar.

Baca juga:  Komisi II DPRD Banggai Minta Operasi Pertamina EP Dihentikan Sementara

Namun ia menyarankan, jika lahan yang diklaim tersebut diyakini miliknya secara sah, sebaiknya yang bersangkutan (Rusman) dapat menempuh jalur hukum. Baik secara pidana maupun perdata.

“Maaf saya kira itu lebih cepat terang,” ujar Iksan melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (9/10/2020).

Ditanya sikap Pertamina EP menanggapi terkait rencana Rusman menggusur pipa migas yang berada dilahan yang diklaimnya, pihaknya hanya menanggapi secara singkat.

“Iya, itu terpulang lagi ke Pak Rusman,”tandasnya.*

 

 

(aum)