Jatam Desak Gubernur Sulteng Hentikan Aktivitas PT Prima Darma Karsa di Siuna

oleh -626 views
Aksi pemalangan masyarakat Desa Siuna Kecamatan Pagimana kepada PT Prima Darma Karsa. [SANGALU/Jatam Sulteng]

SANGALU, Palu – Masyarakat Desa Siuna Kecamatan Pagimana melakukan aksi pemalangan di djalan hoaling milik PT Prima Darma Karsa di wilayah tersebut pada Rabu (30/9/2020).

Aksi pemalangan jalan ini diduga berkaitan dengan penyorobotan lahan milik warga, yang diduga di serobot oleh pihak perusahaan tambang PT. Prima Darma Karsa.

Atas peristiwa tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, yakni Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, Moh. Taufik SH angkat bicara.

Pada keterangan resmi yang diterima media ini , Moh Taufik memaparkan, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 136 Ayat (1), aturan yang masi digunakan pada saat penerbitan izin Operasi Produksi PT. Prima Darma Karsa Pada Tahun 2016, menjelaskan “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan Hak atas Tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Baca juga:  Pamit ke Kebun, Warga Asaan Pagimana Dilaporkan Hilang

Penegasan ini lebih jelas, sambung dia, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, dalam BAB X mengenai Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Operasi Produksi, yang dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  Sang Nahkoda itu Akhirnya Menyerah, Benarkah?

Dan kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

” Kami menduga, bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Prima Darma Karsa membuat jalan hoaling tambang, di atas lahan-lahan milik warga desa Siuna yang merupakan satu kesatuan dari aktivitas operasi produksi tambang, yang digunakan warga sebelumnya untuk mencari damar, rotan dan sebagian sudah di tanami,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).

” Adalah dugaan pelanggaran Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Maka dari itu sesuai dengan penjelasan ayat (2) Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, kami mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, untuk melakukan penghentian aktivitas pertambangan PT. Prima Darma Karsa di Desa Siuna,” tambahnya.

Baca juga:  Bupati Imbau Malam Tahun Baru Isi dengan Zikir dan Doa Bersama

Jatam juga mendesak aparat penegak hukum, untuk menghentikan mengunakan cara-cara intimidasi yang dilakukan kepada warga yang melakukan pemalangan dengan cara memanggil warga yang melakukan pemalangan jalan hoaling milik perusahaan tersebut.

(aum/*)