IJTI Desak Polisi Segera Usut dan Hukum Aparat Pemukul Wartawan di Palu

oleh -58 views
Ketua IJTI Sulteng, Rahman Odi

SANGALU, Palu – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah menyatakan sikap, atas kekerasan yang dialami tiga jurnalis; Alsih Marselina (Wartawati SultengNews.com), Aldy Rifaldy (Wartawan SultengNews.co) dan Fikri (Wartawan Nexteen Media) saat meliput demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di Palu.

Dari keterangan resmi Ketua IJTI Sulteng, Rahman Odi yang diterima media ini, terdapat empat poin sebagai pernyataan sikap IJTI Sulteng.

Pertama, mengecam tindakan polisi tersebut karena jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers dan perlindungannya.

Baca juga:  Pesta Miras, Tujuh Warga Moilong Digelandang Polisi

Kedua, mendesak Polda Sulteng memproses anggotanya sesuai ketentuan undang-undang pers dan proses hukum di internal kepolisian.

Ketiga, meminta Polda Sulteng transparan dan professional menangani kekerasan yang dilakukan anggotanya tersebut.

Dan keempat, mendesak Kapolda Sulteng untuk memberikan pembinaan kepada semua personel tentang UU Nomor 40 Tahun 1999 mengingat kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah bukan kali pertama terjadi.

Ia menjelaskan, sebelumnya pada Kamis, (8/10/2020) ketiga jurnalis itu melakukan peliputan demonstrasi ribuan mahasiswa di Jalan Samratulangi hingga kericuhan antara polisi dan mahasiswa terjadi. Alsih, Aldy Rifaldy saat itu menyelamatkan diri di barikade kepolisian. Namun mereka malah dintimidasi dan dipukuli. Padahal mereka sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis.

Akibat kekerasan itu, Korban Alsih luka dan memar di pipi kiri. Adhy Rifaldy mendapat pukulan di bahu bagian belakang. Sedangkan Fikri kameranya rusak di bagian viewfinder dan bodi kamera karena dibanting polisi berpakaian preman. Ketiga kasus tersebut sendiri sudah dilaporkan ke Polda Sulteng oleh para korban didampingi organisasi jurnalis.

Baca juga:  UPTD Puskesmas Bualemo Kembali Laksanakan Lokakarya Lintas Sektor

“Karena terus berulang kami menilai persoalan ini serius mengancam kesalamatan jurnalis, khususnya pada saat menjalankan tugas,” ujar Rahman Odi, Sabtu (10/10/2020).

Pernyataan ini juga dibuat sebagai pengingat bahwa jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berhak mendapat perlindungan negara, dalam hal ini undang undang pers. Ada sangsi hukum bagi siapa pun yg menghalang halangi kerja jurnalis apalagi melakukan kekerasaan.*

(rls)