Diduga Ada Pungli, Kades Mekar Jaya: Itu Bukan Ranah Kami

oleh -310 views
Ilustrasi [Okezone]

SANGALU, Toili – Salah satu oknum Aparat Pemerintah Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan sejumlah dokumen pribadi masyarakat.

Informasi yang dihimpun Jurnalis Sangalu.com bahwa pungutan yang dilakukan oleh oknum Pemdes Mekar Jaya tersebut berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per dokumen.

‘Untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) kita dimintai Rp200 ribu, sedangkan akta kelahiran Rp150 ribu,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat (2/10/2020).

Warga berharap hal tersebut dapat menjadi perhatian serius Kepala Desa serta instansi terkait. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius.

Baca juga:  Bangunan Eksternal Pabrik PT SASL Terbakar

Kepala Desa Mekar Jaya, Herman saat dihubungi mengatakan, pihaknya telah melakukan konfirmasi terkait masalah tersebut. Namun menurutnya, hal tersebut diluar ranah Pemerintah Desa.

“Karena itu kejadiannya diluar (bukan di Kantor Desa), kalau pun mereka punya kesepakatan atau deal-dealan itu bukan ranah kami. Karena di desa kami tidak ada pungutan apapun,” ujar Herman, Sabtu (3/10/2020).

Ia menceritakan, dirinya juga pernah membuat akta kelahiran anaknya, namun dalam kepengurusan dirinya menitipkan berkas (dokumen)kepada kerabatnya dengan harapan dibantu agar dapat terproses di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.

“Saya pernah ngurus akta kelahiran anak saya yang saya titipkan sama teman, itu saya kasih uang Rp100 ribu. Karena biar bagaimana dia ke Luwuk membutuhkan biaya,” tambahnya.

Baca juga:  Konser 'Cinta karena Cinta', Judika Tampil Memukau di Luwuk

Selain itu, alasannya harus menitipkan kepada orang lain karena proses membuat dokumen pribadi di Dukcapil membutuhkan waktu yang lumayan lama karena harus mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan pelayanan.

“Sehingga terkadang ada masyarakat, saya serahkan untuk mengurus sendiri atau menitipkan ke orang lain yang berangkat, dengan catatan mengerti sajalah, karena kalau kesana butuh transport dan makan,”ujarnya lagi.

“Karena kalau menunggu saya, jadwal saya ke Luwuk itu belum pasti kapan, dan saya kalau ke Luwuk tidak bisa urus beginian, tidak sempat, karena kerjaan saya banyak,” pungkasnya.

Baca juga:  Warga Koyoan Tewas Terjatuh dari Pohon Cengkih

Sehingga, dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa yang dipimpinnya, sebagai Kepala Desa dirinya tidak mengetahui. Sebab, hal tersebut dilakukan diluar dari kewenangannya.

(aum)