Empat Pendamping PKH di Banggai Dipecat

oleh -1.024 views
Logo Program Keluarga Harapan. [SANGALU/NET]

SANGALU, Luwuk – Sebanyak empat tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banggai terpaksa harus diberhetikan dari pekerjaannya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Informasi yang berhasil dihimpun mendia ini menyebutkan bahwa keempat tenanga pendamping tersebut telah membuat perjanjian atau kontrak politik dengan salah satu bakal calon Bupati Banggai yang dinilai telah melanggar kode etik dan netralitas. Itu dibuktikan dengan adanya SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Agustus 2020.

Yang mana dalam SK tersebut menimbang, menurut hasil pemeriksaan dokumen dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 dari hasil pemeriksaan dan serta kajian terhadap inilisian YG selaku Pendamping Sosial telah memenuhi unsur pelanggaran netralitas dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Baca juga:  Kebakaran Hutan di Desa Tombang

Dalam surat itu juga menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Bab IV bagian kedua tentang Kewajiban Pasal 9 dan Bagian Ketiga tentang Larangan pada Pasal 10 ayat f dan ayat i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.

Selian itu, Bahwa dalam menegakkan kode etik perlu menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Serta, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan tentang sanksi berat dengan pemberhentian sebagai administrator pangkalan data PKH Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca juga:  SMART Bagikan Masker dan Minuman Gratis ke Pengguna Jalan

 

aum