Soal Surat tim Hukum HY, Ketua KPU Sulteng: tapi Kami bukan Lembaga Hukum

oleh -1.627 views
Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir. [SANGALU/ Nurlela]

SANGALU, Palu – Bupati Banggai Herwin Yatim (HY) benar-benar tak ingin peluang maju di Pilkada Banggai 2020 hilang. Melalui tim hukumnya, calon petahana yang direkomendasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Bawaslu Banggai itu, ternyata telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah.

Surat permohonan perlindungan hukum tersebut bernomor 64/ART-LF/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020.

Dalam surat tersebut kuasa hukum Herwin Yatim mengklaim bahwa rekomendasi Bawaslu Banggai dikeluarkan saat Bupati Banggai belum mencalonkan atau ditetapkan sebagai pasangan calon.

Dengan dasar itu, kuasa hukum Herwin Yatim meminta kepada pihak KPU Sulteng agar menjamin hak Herwin Yatim untuk memilih dan dipilih pada kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Baca juga:  Bupati: Kemungkinan Presiden Masuk Kota Luwuk itu Ada

Menurut kuasa hukum Herwin Yatim dalam surat itu, kebijakan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Banggai di masa terlarang didasari situasi mendesak dalam rangka mengatisipasi meluasnya dampak penyebaran Covid-19 di Sulteng, khususnya di Kabupaten Banggai.

Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima surat dari tim hukum Herwin Yatim. Ia menyatakan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Baca juga:  338 Ton Beras ke Taliabu? Bupati Herwin: Jangan Mengada-ada! 

“Kami telah menerima surat itu. Dan surat itu tidak ditujukan untuk memberi jawaban. Surat itu permohonan untuk perlindungan hukum, tapi kami ini bukan lembaga yang seperti itu (lembaga hukum),” kata Tanwir Lamaming sebagaimana dilansir Sultengterkini.com, Kamis (13/8/2020).

Dia mengatakan, soal keputusan KPU Banggai nantinya mendiskualifikasi atau meloloskan Herwin Yatim dalam kontestasi Pilkada 2020 akan diputuskan pada saat proses pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon.

“Kami akan memberi jawaban pada saat tahapan pencalonan dalam bentuk pelaksanaan rekomendasi itu. Nanti kita lihat apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Kita tunggu tahapan pendaftaran,”ucapnya.

Baca juga:  Polres Banggai Gelar Lat Pra Ops Mantap Praja

Mantan Ketua KPU Morowali Utara (Morut) itu menjelaskan, pendaftaran pasangan calon dibuka pada 4-6 September mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dokumen syarat pasangan calon pada 4 hingga 22 September 2020.

Bagi pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak sebagai kontestan Pilkada 2020 akan diumumkan pada 23 September. Kemudian, dilanjutkan pengundian nomor urut pada hari berikutnya yakni, 24 September.

“Kita laksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKPU,” pungkasnya.*

 

(ela)