Situasi Politik Memanas, Bawaslu Sulteng PAW 49 Pengawas Pilkada 2020

oleh -851 views
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sulawesi Tengah, Zatriawati. [SANGALU/ Nurlela]

SANGALU, Luwuk – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap 49 pengawas pemilu di wilayah kerjanya, sebagian dari mereka yang di PAW terbukti berafiliasi terhadap partai politik. Kondisi ini menandakan situasi politik jelang Pilkada 2020 kian memanas di Sulawesi Tengah.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Sulteng, Zatriawati mengatakan, puluhan personel pengawas di pilkada 2020 yang di PAW didominasi karena mengundurkan diri akibat pandemi Covid-19.

Meski begitu, kata Zatriawati, ada yang diberhentikan secara tidak hormat karena ditemukan berafiliasi dengan partai politik. Hal itu diketahui berdasarkan laporan masyarakat pada saat kerja-kerja pengawasan tahapan pilkada belum berjalan.

Baca juga:  Bukan Bertobat, Pencuri Asal Luwuk ini Malah Ketagihan Masuk Penjara

“Alasan di-PAW karena ada yang berafiliasi dengan partai politik, kemudian mereka tidak bersedia bekerja di masa pandemi. Isu pandemi itu kan menakutkan jadi mereka takut mengambil risiko,” kata Zatriawati, Rabu (19/8/2020) sebagaimana dilansir sultengterkinicom.

Dia menyebutkan, angka PAW panitia pengawas Kelurahan/desa tertinggi berada di Kabupaten Banggai sebanyak 10 orang, disusul Kabupaten Morowali sebanyak delapan orang.

Berikutnya Poso dan Tolitoli masing-masing enam orang. Kota Palu dan Morowali Utara (Morut) masing-masing tiga orang dan Kabupaten Buol dua orang.

Baca juga:  Maleo Centre DSLNG Ciptakan Sejarah, Berhasil Tetaskan Telur F1

Baca juga:

Sementara PAW di tingkat panitia pengawas kecamatan (Panwascam) sebanyak 11 orang. Dengan rincian, Kabupaten Poso tiga orang, Morowali dan Morut masing-masing dua orang, Parigi Moutong dua orang serta Kota Palu dan Tojo Una-una masing-masing satu orang.

“Yang berafiliasi dengan partai politik ketahuan pada saat mereka dinonaktifkan karena pandemi. Nah pada saat mau diaktifkan kembali munculah tanggapan masyarakat. Jadi belum ada tahapan pengawasan yang mereka kerjakan,” katanya.

Baca juga:  Bappeda Klarifikasi Hilangnya Alokasi DID Banggai

Mantan Komisoner KPU Kota Palu itu mengungkapkan, angka PAW jajaran pengawas adhoc menjadi catatan penting Bawaslu RI. Sebab, Sulteng berada pada tingkat tertinggi jumlah PAW secara nasional.

“Hasil rapat dengan Anggota Bawaslu RI ternyata angka PAW itu Sulteng itu tertinggi di Indonesia,” pungkasnya.*

 

(ela)