Rekomendasi Bawaslu soal Petahana belum Final

oleh -816 views

SANGALU, Luwuk – Jika Anda berfikir rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai atas dugaan pelanggaran administrasi petahana Bupati Banggai Herwin Yatim sudah final, maka Anda keliru. Kenapa? Ini alasannya.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang pada pokoknya mengatur : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Selanjutnya Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pilkada yang mengatur, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Kemudian, ketentuan tersebut di atas dijabarkan dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020, pasal 89 huruf a, “Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri”.

Baca juga:  Kajati Sulteng Resmikan Gedung Baru Kejaksaan Negeri Banggai

Ketentuan tersebut, memang menjadi norma umum dalam pelaksanaan Pilkada, namun dalam hal-hal tertentu pula harus dipahami baik secara normatif, maupun pengalaman implementasi oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu contoh terjadi di Kota Kupang. Dalam hal adanya pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada serta PKPU Nomor 1 tahun 2020 Pasal 89 huruf a sebagaimana dimaksud, dan pula setelah adanya Rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran ketentuan tersebut, terdapat pertimbangan dan keputusan oleh KPU Kota Kupang.

KPU Kota Kupang mengambil keputusan untuk tidak mendiskualifikasi atau menyatakan MS (memenuhi Syarat) paket “Sahabat” yaitu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus, atas dugaan pelanggaran yang telah direkomendasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Panwaslu Kota Kupang merekomendasikan kepada KPU Kota Kupang untuk mediskualifikasi pasangan calon Jonas-Nikolaus, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Wali Kota Incumben/Petahana Jonas Salean dalam mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Baca juga:  Batia Kecam Upaya Penggagalan Deklarasi Koalisi AT FM

Namun selanjutnya oleh KPU Kota Kupang mengambil keputusan dalam Rapat Pleno bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang direkomendasi Panwaslu atas keputusan mutasi yang dilakukan calon Wali Kota Petahana Jonas Salean atau menyatakan bahwa pasangan tersebut MS (memenuhu Syarat).

Oleh KPU Kota Kupang keputusan itu diambil dalam segala pertimbangan melandaskan pada sumber hukum, masukan ahli dan sejumlah referensi yang ada, termasuk Surat Edaran Bawaslu RI terkait mutasi itu.

Selain itu pula terdapat Surat Edaran 0649/K. Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 yang oleh Badan Pengawas Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada”.

Walaupun selanjutnya Bawaslu sempat diajukan ke DKPP atas hal tersebut, namun dari hasil keputusan DKPP pun tidak membatalkan Surat Edaran dimaksud, artinya bahwa Surat Edaran itu secara Normatif tetap berlaku dan memiliki daya mengikat.

Baca juga:  Herwin Yatim : Terima Kasih Dedikasi Para Guru Honorer

Olehnya itu, rekomendasi Bawaslu atas dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada serta PKPU nomor 1 tahun 2020, pasal 89 huruf a bukanlah hal yang final dan absolut, serta merta calon Petahana dianggap TMS ataupun didiskualifikasi. KPU Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan mandiri dan independen untuk mengambil keputusan.

Maka, bahwa pernah terdapat pengalaman implementasi oleh KPU Kota Kupang atas Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat 5) Undang-Undang Pilkada serta PKPU Nomor 1 tahun 2020 Pasal 89 huruf a sebagaimana di atas.

Namun selanjutnya, pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan penyelenggara pemilihan, dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan segala sengketa.*

 

Editor: Stepensopyan Pontoh