Akademisi Untad: Petahana Langgar Pasal 71 UU Nomor 10/16 pasti TMS

oleh -768 views
Rapat koordiasi konsolidasi penanganan pelanggaran yang dilaksanakan Bawaslu Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (19/8/2020). [SANGALU/ Nurlela]

SANGALU, Palu – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, DR. Aminuddin Kasim SH, MH menegaskan bahwa, kepala daerah yang melanggar pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak boleh ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada serentak tahun 2020.

Itu disampaikannya pada rapat koordinasi (Rakor) konsolidasi penanganan pelanggaran Pilkada yang dilaksanakan Bawaslu Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (19/8).

“UU Pilkada Pasal 71 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” terangnya di hadapan seluruh Bawaslu se Sulawesi Tengah, selaku peserta rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan standar Covid-19 itu.

Baca juga:  Golkar ke AT-FM, Pilkada Banggai Hanya Tiga Petarung?

Dengan dasar tersebut, kata Aminuddin Kasim, jika ada petahana yang terbukti melakukan penggantian pejabat di masa larangan tanpa persetujuan Kemendagri maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak bisa ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada 2020.

Dia mengatakan, petahana juga terikat dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan KPU No 1 tahun 2020. Dalam PKPU pencalonan tersebut semakin mempertegas bahwa petahana dinyatakan TMS jika pernah melakukan penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

Baca juga:  Ikut Demo, Anak STM Luwuk Orasi Tolak RUU

“Itu syarat tambahan yang khusus ditujukan kepada Petahana. Diksi Petahana harus merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU No. 3 Tahun 2017,” ucapnya.

Munculnya pendapat bahwa ditetapkan dulu baru di batalkan, menurutnya tafsir tersebut tidak berlaku. Hal itu merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MA No. 570/TUN/PILKADA/2016 yang diputuskan pada tanggal 4 Januari 2017 terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) di Pilkada Kabupaten Boalemo tahun 2017.

“Jadi tidak berlaku tafsir bahwa ditetapkan dulu lalu dibatalkan,” imbuhnya.

Ketika dimintai tanggapanya terkait kasus pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Banggai dan Morowali Utara, pihaknya enggan banyak memberikan komentar. Dia hanya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada Bawaslu.

Baca juga:  Antisipasi COVID-19, Bupati Imbau Perusahaan Hentikan Kegiatan Usaha

“Silahkan nilai sendiri. Untuk lebih jelaskan konfirmasi ke Bawaslu,” pungkasnya.

Diketahui Bawaslu Banggai dan Bawaslu Morowali Utara (Morut) telah memberikan rekomendasi kepada KPU setempat terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan kepala daerah di daerah tersebut.

Kedua kepala daerah tersebut yakni, Bupati Banggai Herwin Yatim dan Bupati Morut, Moh. Asrar Abd Samad. Keduanya direkomendasi tidak memenuhi syarat (TMS) atas pelanggaran adminsitrasi pemilihan saat melakukan penggantian pejabat di masa larangan.*

 

(ela)