Pemda Hentikan Pembangunan Tower Telkomsel, Warga Seruduk DPRD Bangkep

oleh -463 views

SANGALU, Bangkep – Seratusan warga dari Desa Kambutokan, Kecamatan Totikum mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk segera menuntaskan pembangunan jaringan telekomunikasi milik Telkomsel yang dihentikan Dinas PUPR karena dianggap inprosedural, Selasa (14/7).

Desakan yang disampaikan langsung ke Lembaga Legislatif di Jalan Bukit Trikora, Salakan itu dipimpin Suparjo alias Pikal dengan orator aksi aksi Nursastro Salomo. Dalam aksinya, Nursastro menyampaikan langsung tuntutan warga kepada para Legislator di Parlemen Trikora.

Dua tuntutan massa aksi yakni, mendesak pemerintah untuk mencabut rekomendasi penghentian pembangunan tower jaringan telekomunikasi milik Telkomsel yang dikeluarkan Dinas PUPR, meski pembangunan sudah mencapai 50 persen. Kemudian, meminta pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan tower yang tengah dilaksanakam sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Baca juga:  Warga Temukan Mayat Diduga Penumpang KM Fungka VIII yang Jatuh dalam Pelayaran

“Tuntutan ini adalah harga mati. Tidak boleh ditawar lagi. Karena selama ini tinggal Kecamatan Totikum yang belum memiliki jaringan telekomunikasi,” ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Satro Salomo.

Tuntutan massa aksi tersebut akhirnya diterima legislator dan sejumlah pejabat daerah. Hasil pertemuan, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan akan tetap dilanjutkan, namun pihak pengembang wajib memenuhi semua persyaratan pembangunan tower sesuai peraturan yang ada.

Nursastro sendiri setelah pertemuan mengungkapkan bahwa pengembang ternyata belum memenuhi mekanisme dalam pembangunan tower tersebut. Ia menyebut dari hasil pertemuan diketahui bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mendapatkan informasi atas pembangunan tower tersebut.

Baca juga:  Masih Misteri, Dimana Posisi KM Tompotika?

“Ternyata pihak pengembang tidak jujur. Nanti sudah 25 persen pembangunan berjalan baru melaporkan kegiayannya ke pemerintah daerah,” tutupnya.*

(Omy)