Bupati Banggai Resmi Berhentikan Dua Anggota BPD Tuntung

oleh -2.560 views
SK Bupati terkait pemberhentian anggota BPD Tuntung, Amir TImala. [SANGALU/ Dok Amir]

SANGALU, Bunta – Kerap bermasalah dengan Kepala Desa (Kades) Tuntung dalam beberapa kebijakan desa, dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat resmi diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai nomor 141/1061/DPMD tertanggal 26 Juni 2020.

Dalam SK Bupati itu, disebutkan bahwa kedua anggota BPD Tuntung ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Itu didasari atas surat usulan pemberhentian yang dilayangkan camat Bunta bernomor 140/221/Kec. Bunta/2020 tertanggal 12 Juni 2020, serta berita acara Rapat Pembahasan Permasalahan BPD Tuntung pada tanggal 8 Juni 2020.

Peresmian pemberhentian itu dinyatakan berlaku sejak tanggal keputusan itu ditetapkan. Sementara kedua anggota BPD Tuntung yakni Galib Al-Habsyi dan Amir Timala merasa bingung atas putusan itu. Mereka menganggap ada yang tidak beres dalam pemberhentian yang diresmikan bupati tersebut.

Baca juga:  Didik, ASN Terbaik versi KemenPAN RB Nonjob di Banggai?

Alasannya, hingga saat ini apa yang dituduhkan dalam SK tersebut tidak sesuai denga kondisi di lapangan. Mereka merasa melaksanakan tugasnya hanya saja sempat bersinggungan dengan kepala desa dalam penerapan kebijakan pembangunan desa.

Amir Timala, mengungkapkan surat pemberhentian diterimanya sekira pukul 11.00 Wita, dalam SK tersebut ada poin yang menyatakan memperhatikan berita acara musyawarah BPD Tuntung tanggal 8 Juni 2020. Namun, keduanya tidak pernah diundang dalam pertemuan tersebut. Maka Ia pun menanyakan kepada Ketua BPD Tuntung terkait berita acara pertemuan itu.

Baca juga:  Manfaatkan Kebakaran, 37 Warga Binaan Kabur Dari Lapas di Sigi

Baca jugaTerbalik! Di Desa Ini, Warga yang Santuni Waket BPD

SK Bupati terkait pemberhentian anggota BPD Tuntung, Galib Al-Habsyi. [SANGALU/ Dok Amir]
Berdasarkan pengakuan ketua BPD Tuntung, kata Amir, berita acara pertemuan tidak ada. Sebab, pertemuan dilaksanakan di kantor Kecamatan Bunta dan mereka hanya diperintahkan untuk menanndatangani sebuah surat.

“Kalau ada pertemuan kenapa saya dan Galib tidak diundang. Saya menduga ini hanya karena persoalan kami menuntut agar kades dapat menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas di tahun 2019. Kecurigaan saya mengarah ke situ,” paparnya.

Baca juga:  Morowali Utara Berduka, Bupati Aptripel Meninggal Dunia di Makassar

Meski mengaku tak tahu dasar penghentian mereka dari keanggotaan BPD Tuntung, Amir mengungkapkan tengah melakukan upaya hukum atas keputusan yang ditandatangani bupati ini. “Intinya saya menolak dengan SK itu dan saya akan melakukan upaya hukum. Mau klarifikasipun tidak ada gunanya, sebab kami juga tidak tahu keselahannya apa,” tutupnya.*

 

(van)