Banjir dan Longsor Desa Huhak Diduga Akibat Perambahan Hutan

oleh -199 views
Proses pembersihan material yang terbawa banjir di wilayah Panjokon, Desa Huhak, Kecamatan Bunta, Sabtu (25/7). Lokasi ini berhadapan langsung dengan perusahaan pengolah kayu.

SANGALU, Bunta – Selain Kecamatan Moilong, Masama, Batui Selatan dan Batui, banjir juga melanda Desa Huhak di Kecamatan Bunta, Sabtu (25/7). Banjir itu diduga kuat karena adanya pengoperasian perusahaan kayu log di wilayah itu.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan banjir terjadi mulai pukul 14.30 Wita. Luapan air dari pegunungan mengikuti jalan khusus kendaraan pengangkut kayu, dari atas pegunungan Huhak. Air yang mengalir juga disertai material tanah dan kerikil. Selain di situ, banjir juga terjadi di jembatan Huhak karena luapan air sungai.

Pembersihan material sudah dilakukan dengan alat berat milik PT BJM, perusahaan yang beroperasi di wilayah itu. Pembersihan material disaksikan langsung oleh Camat Bunta Arsyad Tamagola dan unsur Polri.

Baca juga:  Disuruh Selesaikan Tugas Sekolah, Pelajar di Pagimana Pilih Selesaikan Hidup

Anggi, warga setempat mengatakan banjir di musim hujan memang kerap terjadi. Namun yang terparah banjir hari ini. Menurutnya, itu terjadi setelah perusahaan pengolahan hasil hutan berupa kayu log di wilayahnya beroperasi.

“Selain banjir, ada longsor juga di wilayah Dusun 3 Panjokan. Itu selalu longsor tiap hujan,” terangnya.

Menurut Anggi, longsoran diduga kuat karena adanya pengoperasian perusahaan pengolahan kayu. Namun, pihaknya belum mengetahui apakah perusahaan itu telah memperoleh ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, atau belum.

Baca juga:  Legislator Banggai Sumbangkan Rp700 juta untuk Tangani COVID-19

“Pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten selalu disalahkan masyarakat karena perusahaan itu. Kami selalu jelaskan bahwa itu kewenangan pemerintah provinsi. Bukan pemerintah kabupaten apalagi pemerintah desa,” pungkasnya.

Meski begitu, Anggi berharap pemerintah daerah Kabupaten Banggai dapat meneruskan keluhan masyarakat atas pengoperasian perusahaan pengolah kayu log itu, ke Pemerintah Provinsi Sulteng. Dengan begitu, pemerintah kabupaten dan desa tidak menjadi sasaran keluhan warga.*

 

 

(van)