Soal Rangkap Jabatan, Fuad Muid: Secara Hukum, Saya Masih Sah!

oleh -44 views

SANGALU, Luwuk – Ada sedikit keganjilan dalam informasi rangkap jabatan ketua Komisi III DPRD Banggai yang juga ketua PMI Banggai, Fuad Muid, yang diduga melakukan pelanggaran terkait pencairan dana hibah berasal dari APBD.
Pasalnya, informasi ini terkesan ‘muncul mendadak’ ke permukaan, setelah pencairan dana hibah PMI Banggai termin kedua dilakukan, pekan lalu melalui Dinas Keuangan.

Dalam penjelasan langsung Fuad Muid, yang diterima awak media ini berupa rekaman percakapan via telepon, Senin (8/6) kemarin, dengan kukuh Fuad Muid menegaskan bahwa secara aturan hukum, dirinya masih sah menjabat sebagai ketua PMI Banggai. Meski mengakui pernah melayangkan surat pengunduran diri.

“Sepanjang belum ada ada pemberhentian dari provinsi (PMI Provinsi Sulteng-red), maka tetap berlaku SK sebelumnya. Itu aturan,” tegas Fuad Muid.

“Yang aneh ini, keuangan (Dinas Keuangan Pemda Banggai-red). Hanya dasar itu WA. Saya jelaskan, anda tahu aturan tidak? Selama tidak ada pemberhentian, itu tetap berlaku yang lama. Karena ada isu itu tidak mau mencairkan. Kenapa dari 2018 itu dana jalan terus. Sampai Januari 2020 kemarin tidak dimasalahkan,” sambungnya.

Baca juga:  Wabup Banggai Ingatkan Kontraktor Jangan Menyimpang

Alasan pihak keuangan baru mendapati surat pengunduran diri Fuad Muid sebagai ketua PMI, kemudian ditanggapi ketua PMI Banggai ini sebagai langkah yang diduga hendak mempersulit dirinya.

“Loh, Anda jangan mempersulit (kata Fuad ke Keuangan). Harus tahu hukum dan aturan tata usaha negara. Selama belum ada pemberhentian, itu tetap,” ujarnya.

Dijelaskan kemudian, pengunduran sebagai ketua PMI Banggai waktu itu, saat dirinya hendak mendaftar sebagai caleg di Pileg 2019. Fuad Muid pun mengaku pengunduran itu dipaksakan kepadanya (diduga oleh parpol tempat Fuad hendak menjadi caleg).

“Itu saya didesak. Sampai di KPU, dinyatakan tidak perlu. Lalu ditarik LO PDIP saat itu, Ismail Indek,” terang Fuad Muid.

Baca jugaMundur dari PMI, Pencairan Dana Hibah Masih Dilakukan

Lebih lanjut, Fuad Muid kemudian menerangkan bahwa pencairan dana hibah APBD ke PMI Banggai, pada Januari 2020 lalu, memang telah dicairkannya sebesar Rp250 juta. Namun pada proses pencairan kedua (sebesar Rp 100 juta yang diketahui telah cair pekan kemarin), sekitaran Maret lalu, oleh keuangan dikatakan pencairan tidak dapat dilakukan. Jika tak ada kuasa dari ketua PMI Banggai.

Baca juga:  SMART Bagikan Masker dan Minuman Gratis ke Pengguna Jalan

“Katanya kalau tidak ada kuasa, tidak keluar. Daripada anak-anak yang sudah kerja, yang sudah keliling menyemprot, tidak menerima honor, kasihan mereka. Apalagi semua biaya operasional, utang listrik, wifi, bensin, semua berharap pada dana itu. Saya kasih kuasa, dan itu perintah keuangan. Saya buat surat kuasa ke sekretaris PMI,” paparnya.

Dari percakapan keterangan Fuad Muid pada awak media itu, diketahui pula jika hibah yang diterima PMI Banggai pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,5 miliar. Untuk tahun anggaran 2019 berkurang, yakni hanya Rp1 miliar. Dan di tahun anggaran 2020 ini berkurang lagi.

Baca juga:  Membanggakan, Pemkab Banggai Raih Predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja 2019

Terbukti untuk triwulan pertama PMI Banggai baru menerima hibah sebesar Rp250 juta dan untuk pengajuan pencairan dana hibah triwulan kedua hanya sekitar Rp115 juta yang seharusnya Rp500 juta sesuai yang dijanjikan sebelumnya.
Memang kemudian menjadi pertanyaan.

Mengapa pencairan dana hibah itu baru dipermasalahkan saat ini?

Benarkah pihak keuangan benar-benar baru mengetahui jika Fuad Muid pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua PMI Banggai?

Mengapa hal itu tak bisa diketahui jauh sebelumnya, mengingat dengan jelas Fuad Muid terpilih sebagai salah satu aleg DPRD Banggai?

Apakah nama baik Fuad Muid sengaja ‘dijatuhkan’ untuk sebuah kepentingan?

Yang pasti, dugaan pelanggaran ini telah sampai di telinga aparat hukum. Berdasarkan informasi yang diterima awak media ini, kemarin, pihak Kejaksaan Negeri Banggai akan mencoba melakukan penelusuran.

Tentu saja untuk memperjelas, apakah informasi dugaan pelanggaran tersebut dapat diproses secara hukum. Ataukah hanya terjadi kesalahan dalam administrasi jajaran Pemda Banggai.*

 

(jy)