Rapid Test Diarahkan ke Klinik Swasta? Ini Penjelasan Kadis Kesehatan Banggai

oleh -2.361 views
Jurnalis LKBN Antara di Banggai, Van Pontoh ketika mengikuti rapid test dengan hasil non reaktif COVID-19 beberapa waktu lalu. [SANGALU/ Andi Basso]

SANGALU, Luwuk – Jagat maya Kabupaten Banggai ramai memertanyakan biaya rapid test yang begitu mahal bagi mereka yang ingin bepergian keluar daerah. Bahkan, sebagian menganggap pemerintah tengah menggerogoti uang dari kantong rakyatnya dengan alasan COVID-19.

Yusuf Kiki, salah satu aktivis kampus mengatakan ada yang aneh dengan biaya rapid test yang mahal, yakni mencapai Rp520 ribu persampel. Padahal di sisi lain pemerintah juga menyuplai bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19.

Tapi di sisi lain, masyarakat juga dibebankan biaya yang tinggi untuk memperoleh surat keterangan sehat dari pihak sebagai prasyarat bepergian ke luar daerah.

Lebih aneh lagi ketika hanya ada tiga klinik yang dianggap layak menerima rapid test yakni Klinik Prodia di RS Claire Media, Klinik Nyiur dan Klinik Dejavu Bunta.

Baca juga:  Gerbong KNPI 'Bersatu' versi Abdul Azis Segera Deklarasi

“Saya kira PKM yang ada di setiap kecamatan itu lebih memadai daripada klinik yang ditunjuk sebagai tempat melaksanakan rapid test,” ungkap pria yang akrab disapa Kiki Amstrong ini.

Senada, Muh Akli Suong, Sekretaris Gabungan Aktivis Manthailobo (GAM) juga memertanyakan persoalan surat keterangan sehat dan rapid test yang hanya diarahkan ke klinik swasta. Padahal, anggaran pemerintah untuk dana tanggap darurat dinilai sangat besar yakni lebih dari Rp28 miliar.

“Ini sangat tidak masuk diakal. Karena pelajar yang mau kembali sekolah dimintai mengurus rapid test dengan biaya mahal. Tapi kemudian ada beberapa instansi justru didatangi dan dilayani rapid test gratis,” tekannya.

Ia kemudian menyarankan agar pemerintah Kabupaten Banggai benar-benar dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat, seperti para pelajar yang hendak kembali ke kampusnya di luar daerah. Akli mengatakan seyogyanya mereka mendapatkan bantuan meski itu hanya berupa rapid test.

Baca juga:  Herwin Yatim: Karang Taruna Organisasi Anak Kandung Pemerintah

“Aturan ini keluar masuk wilayah itu dibuat oleh pemerintah. Harus menyertakan hasil PCR atau rapid test dalam setiap perjalanan. Tapi kemudian ketika rakyat butuh, tarifnya mahal. Ada apa?” pungkasnya.

Baca jugaLegislator Senayan Salurkan Bantuan COVID-19 ke 5000 Warga di Banggai

Dr dr Anang S. Otoluwa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. [SANGALU/ Steven Pontoh]
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Dr. dr. Anang S. Otoluwa saat dihubungi mengonfirmasi adanya surat penunjukkan klinik sebagai tempat pemeriksaan rapid test. dr Anang mengungkapkan penunjukkan tiga klinik swasta itu dilakukan dengan pemikiran yang matang.

Alasannya, puskesmas tengah fokus pada penanggulangan COVID-19 dan perlengkapan serta peralatan yang ada belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca juga:  Hari Ini, KPU Terbitkan SK Penetapan WinStar sebagai Paslon Ketiga di Pilkada Banggai

Ia mencontohkan untuk alat rapid test di puskesmas yang ada saat ini, tak bisa digunakan untuk pelaku perjalanan keluar daerah karena memang dikhususkan untuk mereka yang masuk ke daerah dengan kategori ODP, ODR dan OTG.

“Itulah mengapa kita menunjuk klinik swasta yang bertepatan memang menyediakan alatnya,” jelas dr Anang.

Ia juga menjelaskan bahwa peralatan rapid test saat ini masih banyak yang kurang. Namun, pemerintah masih terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Banggai.

“Kalau suatu saat alat rapid test kita sudah bertambah, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa gunakan juga untuk pemeriksaan ke masyarakat umum,” tutupnya.*

 

(van)