Proyek Bencana, Akademisi : Saatnya Penegak Hukum Bertindak

oleh -44 views

SANGALU, Luwuk – Aparat penegak hukum diminta tak lagi berdiam diri dan segera menyelidiki dugaan markup yang terjadi dalam proyek bencana di desa Pangkalasean, Balantak Utara.

Hal itu didesak sejumlah akademisi pemerhati pemerintah dan politik di kabupaten Banggai, Rabu (10/6) kemarin. Salah satunya, Zulfikri J Kuamano, akademisi Unismuh Luwuk yang menyayangkan jika benar terjadi penyimpangan, dalam proyek yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Sudah cukup lama penegak hukum kita terkesan puasa. Belum ada aksi yang menunjukkan bahwa korupsi di daerah ini, adalah tanggung jawab mereka untuk dihentikan,” sebutnya.

Baca juga:  Proyek Bencana di Pangkalasean, Diduga Terjadi Markup

“Kami meminta kejaksaan atau kepolisian, bisa menyelidiki kebenaran informasi ini. Karena sangat miris, ketika proyek yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena bencana di Pangkalasean, masih diembat juga,” tandasnya.

Seperti diketahui, dugaan markup tersinyalir dalam proyek normalisasi sungai Pangkalasean, termasuk sejumlah item di dalamnya seperti pemasangan talud pesisir sungai.

Dikerjakan secara swakelola, proyek tersebut dikabarkan menarik profit untuk satuan harga pekerjaan. Yang seharusnya dalam item swakelola, penarikan profit ini tidak dilakukan. Terlebih, pekerjaannya tidak melibatkan masyarakat seperti seharusnya, melainkan menggunakan rekanan pihak ketiga.

Baca juga:  Kapolsek Luwuk Turun ke Jalan, Bagikan Masker dan Imbau Warga

Dikutip dari hasil investigasi timurpost.com, pekerjaan ini ternyata tak diketahui masyarakat setempat jika seharusnya dilakukan secara swakelola. Dimana hingga pekerjaan ini mendekati selesai, juga tak pernah ada satupun papan proyek yang dipasang sebagai informasi pekerjaan sebagaimana biasa.

Oleh pihak pelaksana, pekerjaan tersebut kemudian ditantang apakah ada permasalahan di dalamnya. Dengan alasan, dirinya telah mengikuti RAB yang dikeluarkan BPBD Banggai, selaku instansi yang menangani pekerjaan ini, meski kerjasama dengan instansi Pemda Banggai itu tanpa melalui MoU.

Baca juga:  Pesan Terakhir Korban Sebelum Tewas Dibunuh Suami

Bahkan dengan gamblangnya kepada awak media, pihak pelaksana ini mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kejari Banggai, melalui Kasi Intel Alexander Tanak SH, terkait teknis pekerjaan.

Yang kemudian dibantah tegas Kasi Intel Kejari Banggai, bahwa pertemuan khusus membahas pelaksanaan pekerjaan atau proyek bencana ini dengan pihak pelaksana, pernah dilakukan. *

(jay)