Mundur dari PMI, Pencairan Dana Hibah Masih Dilakukan

oleh -74 views

SANGALU, Luwuk – Fuad Muid, ketua komisi I DPRD Banggai hingga hari ini diketahui juga masih memegang jabatan sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Banggai. Padahal secara regulasi, rangkap jabatan itu diketahui memang terlarang sesuai pasal 236 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Terlebih ketika informasi yang didapatkan awak media ini, Fuad Muid sebenarnya telah resmi mengundurkan diri sebagai ketua PMI Banggai, sebanyak 2 kali. Yakni berupa surat pengunduran diri dalam bentuk tulisan tangan yang bersangkutan dalam surat bermaterai pada 15 Mei 2018.

Kemudian disusul surat pengunduran resmi bermatrei yang diketik pada 15 Juni 2018, dengan keterangan pengunduran itu untuk mencalonkan diri sebagai caleg di Pileg Banggai 2019.

Baca juga:  DSLNG Peduli Kembali Salurkan Sembako dan Alat Kesehatan

Namun rupanya, meski telah resmi mengundurkan diri sebagai ketua PMI Banggai, dan setelah memenuhi pencalonan legislative bahkan duduk di DPRD Banggai, jabatan ketua PMI itu masih dijalankan oleh Fuad Muid.

Yang kemudian dengan masih memegang status sebagai ketua PMI Banggai, bantuan hibah ABPD dari Pemda Banggai, oleh yang bersangkutan diketahui pula masih dilakukan pencairan. Informasi terkini, dana hibah PMI Banggai baru saja dicairkan oleh Fuad Muid sebesar Rp 250 juta.

Baca juga:  Politisi Nasdem Sebut Banggai Krisis Netralitas ASN

Menjadi pertanyaan publik kemudian, apakah surat pengunduran diri Fuad Muid sebagai ketua PMI untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Banggai, tidak memiliki dasar hukum kuat, atau sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan?

Apakah dibenarkan anggota DPRD Banggai rangkap jabatan, yang dalam penjelasan pasal 236 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, tegas melarangnya?*

(jay)