Kemendagri Didesak Bersikap di Kasus Penggantian Pejabat

oleh -126 views

SANGALU, Luwuk- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Luwuk-Banggai mendesak Mendagri menyelesaikan kasus Bupati Banggai Herwin Yatim, yang merupakan bakal calon petahana pada Pilkada Banggai 2020, buntut pelantikan atau rotasi pejabat eselon III. Hal tersebut merujuk pada pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam keterangan ketua umum HMI cabang Luwuk Banggai, Abdul Hakim, yang diterima Rabu (10/6) kemarin, dirinya menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu Banggai hari ini telah kehilangan marwah sebagai lembaga negera yang menjadi pengawas dan penyelenggaran pemilu.

“Hal tersebut dapat dilihat dari rekomendasi Bawaslu Banggai yang sangat multitafsir, sehingga KPU pun tidak bisa bersikap dengan tegas. Padahal jika dilihat dari UU yang ada, maka jelas ini pelanggaran administrasi,” kata dia.

Baca juga:  Pimpin Hearing , Masnawati Minta RSUD Luwuk Copot Slogan 'Membuat si Miskin Tersenyum'

Secara organisasi, lanjut Hakim, HMI melihat bahwa Bupati Banggai bukan saja melanggar UU Pemilu. Namun juga Surat Edaran Kemendari, yang tidak diindahkan tentang perihal penundaan sementara usulan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah dan usul mutasi PNS antar daerah pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

“Akibat hal tersebut, kami meminta Kemendagri untuk turun menyelesaikan kasus yang ada di Kabupaten Banggai,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya Bupati, melantik empat pejabat yang dirotasi yaitu Camat Bunta, Arstad Tamagola pindah sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertukar posisi dengan Idham Chalid. Kemudian, Sekretaris Dinas Perpustakaan, Abdullah Abu Bakar menjadi Inspektur Pembantu II di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, bertukar posisi dengan Junaedi Sibay.

Baca juga:  Punya TKA? Segera Koordinasi ke Petugas Imigrasi

Sehingganya, HMI cabang Luwuk Banggai meminta ketegasan dan keterangan dari Mendagri apakah pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Banggai telah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri, atau belum.

“Dan harus menjadi tugas Kemendagri, agar turun menyelesaikan kasus tersebut,” tandasnya. *

(jay)