Keluarga Pasien Siap Tempuh Jalur Hukum, Ini Aturan yang Diduga Dilanggar pihak RSUD Luwuk

oleh -713 views

SANGALU, Luwuk – Pihak keluarga pasien Yustrina Timbil, yakni melalui Mey Pangku, Minggu (21/6) kemarin, siap membawa permasalahan yang menyebabkan kematian bayi dalam kandungan akibat dugaan kelalaian pihak RSUD Luwuk, ke jalur hukum.

“Kami memang akan menempuh jalur hukum juga. Karena dua hal. Pertama memberi kejelasan kelalaian pihak RSUD Luwuk yang menyebabkan nyawa bayi salah satu keluarga kami melayang. Kedua, dengan harapan kasus seperti ini tak lagi terjadi pada orang lain ke depan,” sebutnya.

Kasus meninggalnya bayi dalam kandungan di RSUD Luwuk, yang belakangan menjadi sorotan utama publik ini, dari sisi aturan perundang-undangan, diduga memang telah melakukan sejumlah pelanggaran.

Baca juga:  Positif COVID-19 Banggai Bertambah jadi 15 Orang, Satu Sembuh

Seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam pasal 32 ayat 1, disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, waji memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”.

Pasal 32 ayat 2 “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”.

Baca jugaKepala RSUD Luwuk Sebut Keluarga Pasien Tolak Operasi, Basrin: Itu Bohong! 

Begitu pula dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Baca juga:  Pasien RSUD Luwuk Kecurian

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga dikenal istilah gawat darurat.

Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut (Pasal 1 angka 2). Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c “rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya”.

Baca juga:  Cemari Laut Bahodopi, Pemilik Golden 11 Abaikan Panggilan Pemkab Morowali

 

(jy)