Kasus Kematian Bayi di RSUD Luwuk, Resmi Dipolisikan

oleh -964 views

SANGALU, Luwuk – Masih menahan sakit pasca operasi melahirkan, Yustrina Timbil bersama suami Basrin serta dua anaknya, berjalan masuk ke Mapolres Banggai, Senin (29/6), sekira pukul 13.00 wita.

Kasus kematian bayi Yustrina dalam kandungan di RSUD Luwuk, akhirnya dibawa ke ranah hukum, dengan dugaan kelalaian pihak medis yang menangani proses persalinan, sehingga mengakibatkan kematian bayi, pada Jumat, 19 Juni 2020 lalu.

Laporan resmi yang diterima SPKT Polres Banggai, dibuktikan dengan surat tanda terima laporan polisi (STTLP) nomor : STTLP/291/VI/2020/SULTENG/RES-BGI, yang dilaporkan langsung Yustrina dan Basrin, dengan laporan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal.

Dalam pelaporan mereka kemarin, Yustrina dan Basrin juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Banggai, dalam sebuah ruangan pemeriksaan. Cukup lama memberikan keterangan, suami istri yang mencari keadilan atas kematian bayi mereka, meninggalkan Mapolres sekitar pukul 15.30 wita.

Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vebrianto melalui Kasat Reskrim AKP Pino Ary, membenarkan telah masuknya laporan resmi atas kasus kematian bayi dalam kandungan, di RSUD Luwuk.

Baca juga:  Lima Desa di Dataran Toili Terendam Banjir

“Iya laporannya sudah masuk,” sebut Pino.

“Kami akan segera lakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada tindak pidana yang dilanggar sesuai laporan tersebut,” tandas Kasat Reskrim Polres Banggai itu.

Diketahui, bayi Yustrina meninggal dalam kandungan di RSUD Luwuk pada Jumat 19 Juni lalu. Kematian bayi malang ini kemudian viral menjadi sorotan publik, setelah diduga penyebab kematian akibat kelalaian pihak medis, akibat terkendalanya biaya persalinan.

Hasil hearing komisi I DPRD Banggai yang menghadirkan langsung Basrin selaku suami Yustrina, Lala anak Yustrina, Direktur RSUD Luwuk, ketua komite medik RSUD Luwuk, serta sejumlah pihak berkompeten, untuk didengarkan keterangannya, disimpulkan DPRD Banggai jika dalam kasus ini terdapat kelalaian pihak medis.

Dugaan pelanggaran terkait undang-undang kesehatan, tenaga medis, dan rumah sakit, kemudian mencuat dalam kasus ini. Seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam pasal 32 ayat 1, disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, waji memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”.

Baca juga:  Amankan Penetapan Nomor Urut Cakada Banggai, 119 Personil TNI-Polri Dikerahkan

Pasal 32 ayat 2 “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka,”.

Begitu pula dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Baca juga:  Program Bosque Kapolres Budi Sasar Warga Kurang Mampu di Banggai

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga dikenal istilah gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut (Pasal 1 angka 2). Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c “rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya”.

(jay)