Honor Tenaga Medis Masih Menunggu Anggaran Perubahan

oleh -47 views

SANGALU, Luwuk – Komisi 1 DPRD Banggai menggelar hearing terkait permasalahan honor tenaga medis melalui dana kapitasi dan non kapitasi, Selasa (2/6) kemarin. Hearing itu dihadiri organisasi PPNI, Dinas Kesehatan, DPPKAD, Bagian Hukum Setda Banggai dan pihak BPJS.

Dari penjelasan BPJS Kesehatan, terkuak bahwa pihak mereka tidak pernah menunggak pembayaran baik itu dana kapitasi maupun non kapitasi ke Pemda Banggai. Total pembayaran dana kapitasi maupun non kapitasi oleh BPJS ke Pemda Banggai, diketahui sebesar Rp 19 Milyar.

Diketahui, utang Pemda atas dana non kapitasi yang telah ditransfer oleh BPJS dan menjadi hak para tenaga kesehatan dan medis yang telah melayani pasien BPJS, sekitar Rp 4,7 milyar. Dimana jumlah anggaran piutang ini, merupakan akumulasi dari total yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Baca juga:  IRT di Karaton Terciduk Bawa Cap Tikus

Kepala Dinas Kesehatan, dr Anang Otoluwa, pada hearing tersebut menjelaskan belum terbayarkannya hutang tersebut, dikarenakan pagu anggaran yang dikelola oleh dinas kesehatan di tahun 2020 ini, tidak mencukupi.

Total pembiayaan pembayaran hutang dana kapitasi maupun non kapitasi, dari Rp 19 milyar, Dinas Kesehatan hanya mendapatkan pagu Rp 11 milyar untuk pembayaran hutang di tahun ini.

Atas dasar tersebut, dinas kesehatan masih kekurangan kurang lebih Rp 8 milyar untuk menutupi hutang baik itu dana kapitasi maupun non kapitasi. Sehingga menurut Kadis kesehatan, jalan keluar atas persoalan yaitu dengan menambah pagu anggaran dinas kesehatan pada perubahan anggaran di tahun 2020 ini.

Baca juga:  16 Rumah di Dua Desa Kecamatan Moilong Terendam Banjir

Ketua Komisi I DPRD Masnawati Muhamad didampingi Wakil Ketua Komisi I, Samiun L Agi serta beberapa anggota komisi I lainnya, akhirnya memberikan solusi akhir yang sama atas polemik dana non kapitasi maupun kapitasi. Yakni solusi permasalahan itu akan dibahas dalam perubahan anggaran tahun ini.

Bahkan komisi 1 berjanji akan mengawal dan memastikan pembayaran hak para tenaga kesehatan dan medis, pada perubahan anggaran nanti.

Kendati demikian, salah satu peserta rapat dari organisasi PPNI merasa bukan baru kali ini masalah dana kapitasi dan non kapitasi ini dibahas di DPRD, tapi tidak ada solusi. Padahal setiap tahun pada pembahasan anggaran para anggota legislatif maupun eksekutif ini duduk bersama-sama.

Baca juga:  Diduga Terkendala Biaya Bersalin, Bayi Meninggal Sebelum Operasi Cesar

Kekesalan perwakilan PPNI itu juga diperlihatkan oleh anggota lainnya. Bahwa sesungguhnya ada kesengajaan bahkan sikap pandang enteng atas pembayaran hak ini. Pasalnya jika hal ini diseriusi, seharusnya hutang 2018 itu sudah diselesaikan di 2019, bukan malah ditumpuk hingga 2020.

Dan menurutnya, tidak ada jaminan jika kemudian pada perubahan anggaran nantinya tidak juga diselesaikan dan malah menambah hutang yang ada.

Sementara itu, ketua PPNI Zulkarnain Asona, berharap agar hal ini benar-benar menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.

Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pada anggota profesinya yang kemudian mengambil sikap yang justru akan merugikan daerah ini nantinya. *

(jay)