Bawaslu Tak Tegas, KPU Cuci Tangan, HMI Ajukan Mosi Tak Percaya!

oleh -304 views
Ketua HMI Cabang Luwuk Banggai, Abdul Hakim bersama anggota saat menyampaikan surat mosi tidak percaya ke Bawaslu Banggai, Selasa (9/6). [SANGALU/ HO- HMI Luwuk]

SANGALU, Luwuk – Menyikapi surat rekomendasi Bawaslu Banggai terkait dugaan pelanggaran pilkada petahana ke KPU Banggai, dan surat balasannya yang dianggap hanya sebagai lucu-lucuan penyelenggara pemilu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk akhirnya mengajukan mosi tidak percaya.

Ketua Umum HMI Cabang Luwuk Banggai, Abdul Hakim dan anggotanya menyambangi kantor Bawaslu dan KPU Banggai. Maksud kedatangan mereka ialah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kedua lembaga penyelenggara pemilu itu, Selasa (9/6).

Abdul Hakim mengungkapkan sejatinya pelantikan atau rotasi pejabat yang dilakukan petahana beberapa waktu lalu diseriusi kedua lembaga tersebut. Sebab itu menyangkut peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar petahana, yakni pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kami melihat bahwa Bawaslu Banggai hanya memainkan kasus ini sebagai mainan kata-kata. Sehingga wajib untuk rakyat Kabupaten Banggai tidak memercayai lembaga tersebut,” tandasnya, Rabu (10/6) malam.

Baca juga:  Surat Bupati Banggai Disoal, Tanwir: Ini Tidak Masalah!

Abdul Hakim menegaskan secara konsensus Bawaslu tidak mempunyai sifat ketegasan yang menjunjung tinggi kredibilitasnya sebagai lembaga pengawas, sehingga KPUD juga mencoba cuci tangan untuk saling mengamankan diri.

“Peraturan perundang-undangan ini bisa dimainkan sesuka hati oleh mereka. Oleh karena itu kami mengajak elemen masyarakat untuk tidak percaya pada integritas ketua lembaga tersebut. Kami menganggap mereka mati” tegasnya.

Tak hanya itu, HMI juga meminta dugaan pelanggaran petahana pada Pilkada Banggai 2020 tersebut disikapi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Hakim, secara organisasi HMI melihat bahwa Bupati Banggai Herwin Yatim bukan saja melanggar Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun, terdapat pula pelanggaran terhadap surat edaran kemendagri terkait penundaan sementara usulan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah di masa kedaruratan kesehatan masyarakat atau pandemi COVID-19.

Baca juga:  Show of Force, TNI-Polri Nyatakan Siap Amankan Pemilu 2019

“Kami meminta kemendagri untuk turun memyelesaikan dugaan pelanggaran petahana ini,” pungkasnya.

Ia mengatakan pelantikan Camat Bunta, Arstad Tamagola sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertukar posisi dengan Idham Chalid.

Kemudian, Sekretaris Dinas Perpustakaan, Abdullah Abu Bakar menjadi Inspektur Pembantu II di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, bertukar posisi dengan Junaedi Sibay, jelas adalah pelanggaran jika dilaksanakan tanpa restu dari Kemendagri.

Baca jugaGakkumdu Mulai Proses Dugaan Pelanggaran Petahana, Zulharbi: Ini Ujian Bawaslu

Diketahui, dalam surat rekomendasi dugaan pelanggaran Petahana oleh Bawaslu Banggai dinilai KPU tidak tegas.

Bawaslu Banggai dalam suratnya pada poin 2 menyebutkan frasa ‘dapat dikatakan memenuhi pelanggaran’ dinilai tidak tegas oleh KPU Banggai sebagaimana isi surat balasan. Meski begitu, KPU juga dinilai lucu saat menanyakan surat rekomendasi Bawaslu.

Baca juga:  KPU Banggai Siap Berlakukan Protokol Kesehatan saat Pencoblosan

Pasalnya, pada poin 3 surat balasan KPU juga menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran petahana sebagaimana surat rekomendasi perihal penerusan pelanggaran pilkada petahana, akan ditelaah dan dipertimbangkan pada penetapan pengumuman pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon.

Dari poin di atas, Bawaslu terkesan mengubah sedikit redaksi dalam konsep surat menyurat sebagaimana konsep formulir A.10 terkait dugaan pelanggaran pilkada, yang seharusnya dengan tegas menyatakan ‘merupakan pelanggaran administrasi pemilihan’.

Meski begitu, surat balasan KPU juga sedikit lucu soal menyebutkan Bawaslu tak tegas. Sebab, KPU sebagaimana isi surat, juga terkesan tak tegas.

Itu terlihat pada poin dua yang memertanyakan frasa atau penegasan pelanggaran, namun di poin berikutnya menyatakan siap menelaah dan mempertimbangkan.*

 

(van)