Banggai Terancam Tak Pilkada, Mendagri: Pak Longki Tolong Ingatkan Bupati Banggai

oleh -3.826 views
Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola saat mengikuti video conference bersama Mendagri Tito Karnavian, Rabu (24/6). [SANGALU/ Humas Pemprov]

 

SANGALU, Palu – Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan 270 kepala daerah, pada Rabu (24/6).

Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa tahapan pilkada serentak Tahun 2020 sudah berjalan pada bulan Juni sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Ia pun meminta kepada para kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak untuk mendukung penyelenggara (KPUD dan Bawaslu Daerah) untuk melakukan tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Baca juga:  Jalur Pipa Masih Bermasalah, Pertamina EP Diminta Bayar Lahan Warga

Selanjutnya, Ia menyampaikan realisasi anggaran NPHD dari 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang telah tertransfer ke KPUD, Bawaslu Daerah dan Pengamanan masih ditemukan realisasi anggaran dibeberapa daerah di bawah 40 %.

Untuk Provinsi Sulteng, menurut mendagri, realisasi transfer anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tengah sudah bagus, tinggal menunggu realisasi transfer berikutnya.

Kemudian, disampaikan dari 7 kabupaten dan 1 kota di wilayah Sulteng yang melaksanakan pilkada serentak 2020, Ia menuturkan bahwa Kabupaten Banggai sangat memprihatinkan. Sebab, realisasi anggaran ke KPUD baru mencapai 11,60% dan Bawaslu Daerah 15,13%. Terparah, realisasi ke Pengamanan yang masih 0,00%.

“Tolong bantuan, Pak Longki diingatkan Bupati Banggai mau pemilu atau nggak?,” ucapnya.

Baca juga:  JOB Tomori Ringankan Beban Masyarakat Lewat Bantuan Sembako

Ia pun mengapresiasi Pemerintah Banggai Laut atas realisasi transfernya KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 81,82%.

“Luar biasa Banggai Laut, artinya serius,” nilainya.

Kabupaten Sigi KPUD 36,67%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 0,00%, Kab. Morowali Utara KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 42,47%, Pengamanan 0,00%, Kabupaten Poso KPUD 41,75%, Bawaslu Daerah 40,98%, Pengamanan 0,00%.

Kabulaten Touna, KPUD 40,62%, Bawaslu Daerah 40,55%, Pengamanan 0,00%, Kabupaten Toli-toli KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 0,00%, Kota Palu KPUD 42,32%, Bawaslu Daerah 40,42%, Pengamanan 56,08%.

Baca juga:  Si Jago Merah Beraksi, Rumah Kontrakan Ludes

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola menyampaikan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut mendampingi rakor virtual Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Fahrudin,S.Sos,M.Si, Kadis Kominfo Provinsi Sulteng Farida,SE,M.Si, Kepala Bagian Humas Adiman,SH,M.Si.*

 

Rilis: Ro.Humas Protokol Prov. Sulteng