Aliansi Mahasiswa Unismuh Luwuk, Pertanyakan Pengelolaan Anggaran Kampus

oleh -33 views

loopSANGALU, Luwuk – Meski sebenarnya kebijakan pihak kampus Unismuh Luwuk, yang memberikan potongan biaya kuliah sebesar Rp 300 ribu untuk semester ganjir tahun akademik 2020-2021, dinilai sudah cukup baik, namun rupanya hal itu dikatakan tak sesuai kesepakatan bersama mahasiswa.

Dimana sesuai kesepakatan saat hearing antara pihak kampus dengan mahasiswa pada 9 Juni 2020 lalu, telah diminta penurunan uang SPP sebesar 50% untuk seluruh mahasiswa imbas Covid-19.

Dalam rilis tertulis Aliansi Mahasiswa Unismuh Luwuk, yang diterima Radar Sultim, Selasa (16/6) kemarin, dikatakan bahwa menindaklanjuti surat edaran Rektor Unismuh Luwuk nomor : 40/E5.29/UML/VI.2020, keputusan itu telah melenceng dari kesepakatan yang telah dibangun antara mahasiswa dan kampus.

Dimana saat hearing bersama, pemotongan biaya kuliah atau SPP disepakati dipotong 50%, sebagai bentuk keberpihakan terhadap mahasiswa kurang mampu akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemic Covid 19, serta tidak efektifnya cara pengajaran dengan sistim kuliah online (daring).

“Kami hanya menginginkan seluruh mahasiswa ada keringanan untuk dapat melanjutkan studi. Jangan sampai ada mahasiswa yang akan putus studi akibat mahalnya pendidikan di Universitas Muhammadiyah Luwuk,” tulis Aliansi Mahasiswa.

“Akan hilang marwah Muhammadiyah terhadap pendidikan rakyat jelata. Sebagaimana asal muasal lahirnya pendidikan di ruang lingkup organisasi Muhammadiyah, yaitu merangkul masyarakat miskin, rakyat jelata, kaum murba, untuk dapat merasakan pendidikan,” lanjut mereka dalam rilisnya.

Cara pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel terhadap mahasiswa, kemudian dikatakan menimbulkan kesan adanya komersialisasi terhadap pengelolaan keuangan yang ada di universitas Muhammadiyah Luwuk.

Sebagai mana tercantum dalam UU nomor 12 Tahun 2012 sebagai dasar statuta seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta, pasal 63 UU nomor 12 tahun 2012, bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.

“Sesuai dengan tuntutan kami turunkan biaya SPP dan hapuskan biaya BPP sebagai bentuk keberpihakan pihak universitas terhadap mahasiswa dan masyarakat ekonomi lemah, kami merasa kecewa dikarenakan kampus bukan lagi sebagai tempat bernaung masyarakat miskin untuk merasakan pendidikan,’ tegas Aliansi Mahasiswa Unismuh Luwuk.

“Kami tahu bahwa pendidikan butuh pengorbanan. Tetapi efektivitas dan efisiensi tidak lagi terdapat di kampus hijau tersebut. Ditambah lagi pernyataan Dr. Farid Haluti, S.Ag., M.Pd, bahwa Unismuh Luwuk masih mempunyai hutang sebesar Rp 8 Miliar. Bahwa gaji pokok tenaga pengajar yang belum terbayarkan. Ada apa dengan Unismuh Luwuk?” akhir pernyataan Aliansi Mahasiswa. *

(jay)

Baca juga:  Bupati Banggai Terima Penghargaan Peduli Olahraga