Abnormal Demokrasi, NPHD Sengaja ‘Tersandera’??

oleh -43 views

SANGALU, Luwuk – Ada yang menarik pasca paparan Mendagri Tito Karnavian, terkait pencairan NPHD guna membiayai pelaksanaan Pilkada di kabupaten Banggai. Menegur langsung Bupati Banggai atas pencarian yang masih di bawah 40%, saling lempar kegalatan pun terkesan muncul antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.

Dalam keterangan resmi Bupati Banggai melalui pemberitaan salah satu media cetak lokal di kota Luwuk, belum tercapainya pencairan NPHD bagi penyelenggaraan Pilkada yang dikelola lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu). Dikarenakan sesuai ketentuan pengelolaan dana hibah, akan dicairkan setelah KPU dan Bawaslu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.

“Saya sudah instruksikan Sekda, agar sebelum dicairkan perlu teman-teman KPU dan Bawaslu melampirkan LPJ,” terang Bupati, menanggapi laporan rendahnya pencairan NPHD Pemda Banggai untuk Pilkada Banggai.

Baca juga:  Orang Tua Siswa Keluhkan Sistem Pembelajaran Daring

Keterangan itupun sontak dibantah KPU maupun Bawaslu Banggai. Yang kemudian memaparkan secara rinci dalam rilis resmi masing-masing, bahwa sesuai acuan Permendagri nomor 41 tahun 2020, pencairan dana Pilkada dari NPHD dapat dilakukan tanpa terlebih dulu adanya laporan pertanggungjawaban atau LPJ.

Seperti di pasal 16 ayat (5) berbunyi, dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah.

Dan  ayat (6) berbunyi ”Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemda tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Baca juga:  Empat Pendamping PKH di Banggai Dipecat

Polemik inipun memantik stigma sejumlah pengamat, akademisi, serta politisi di kabupaten Banggai. Yang kemudian coba dikaitkan dengan dugaan upaya ‘penyanderaan’ NPHD, guna sebuah kepentingan politik jelang tahapan pencalonan.

Salah satu akademisi yang tergabung dalam sebuah organisasi besar, berpendapat bahwa stigma seperti itu memang akan timbul serta tak bisa dipisahkan dalam polemik NPHD untuk Pilkada Banggai ini. Mengingat ada suatu hal yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Ancaman diskualifikasi terhadap bakal calon petahana, pasca rekomendasi Bawaslu Banggai.

“Jika orang kemudian berpendapat, bahwa mungkin saja, memang ada upaya ‘saling sandera’ terselubung untuk sebuah kepentingan politik, itu wajar saja. Sehingganya memang perlu untuk penjelasan secara terbuka dalam polemik ini, DPRD selaku pengawas daerah, mengundang semua pihak untuk duduk bersama,” sebut akademisi itu yang meminta namanya tak dipublikasi.

Baca juga:  Aksi Ketua HMI Luwuk Rebut Palu Sidang, Curi Perhatian Nasional

Meski tak sependapat dengan stigma ‘saling sandera’ untuk kepentingan politik di NPHD Pilkada Banggai, menurut politisi PPP, Syafrudin Mahasuni yang berkomentar terkait polemik ini, menilai bijak bahwa masih ada waktu hingga Juli 2020, pencairan NPHD itu dilakukan Pemerintah Daerah.

“Kita tunggu sampai bulan Juli. Apakah Pemda sudah menyiapkan sesuai proposal. Bila tidak,  KPU dan Bawaslu bisa menyurat ke DPRD untuk RDP,” pungkasnya.*

(jay)