SE 0266 Bawaslu, Posisikan HY di Jurang Diskualifikasi

oleh -190 views
Bupati Banggai Herwin Yatim saat memberikan arahan pada penyaluran BLT DD Tangkiang, Kecamatan Kintom beberapa waktu lalu. [SANGALU/ HO- Humas Pemda]

SANGALU, Luwuk – Rupanya Bawaslu RI telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 30 Apri 2020, tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

SE Bawaslu nomor : 0266 / K.Bawaslu / PM.00.00 / 04 / 2020 tersebut, oleh sejumlah pengamat dinilai, dikeluarkan sekaitan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati Banggai, dengan melakukan pengantian pejabat di masa larangan tahapan Pilkada.

SE Bawaslu nomor : 0266 / K.Bawaslu / PM.00.00 / 04 / 2020

Salah satu ketentuan dasar dikeluarkan SE Bawaslu 0266 tersebut, mengenai pasal 71 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Yang mengatur tentang larangan kepala daerah petahana (pejabat maupun penjabat), melakukan pengantian pejabat 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah tahapan pencalonan.

Baca juga:  Apresiasi Kepedulian Lingkungan GAM, Haji Amir Bantu Mobil Operasional

Seolah juga menegaskan sesuai ayat 5 di pasal 71 itu, sanksi pembatalan dapat diberikan kepada kepala daerah, jika melanggar ketentuan pengantian pejabat seperti yang diatur dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal 71.

Masih menurut sejumlah pengamat politik di daerah, SE nomor 0266 ini semakin memperjelas status H Herwin Yatim sebagai bakal calon petahana di Pilkada Banggai mendatang. Berada di ujung tanduk, untuk terkena sanksi diskualifikasi.

“Kalau kita membaca dan mengkaji isi SE 0266 ini, seperti itu. Jika terbukti nantinya HY melanggar ayat 2 dan ayat 3 pasal 71 Undang-Undang Pilkada akibat pelantikan yang dilakukannya, maka terpenuhi untuk diberikan sanksi diskualifikasi,” sebut salah satu pengamat, Senin (4/5) kemarin.*

Baca juga:  Bawaslu Bekali Panwaslu Kecamatan Melalui Rakor

(jy)