Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Pilkada 2020

oleh -69 views

SANGALU, Luwuk – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada, nomor 2 Tahun 2020, sebagai landasan hukum penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Perppu yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2020 ini, juga mengatur tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Dimana terdapat sejumlah perubahan dan penambahan pasal tentang pelaksanaan Pilkada, yang dimasukkan dalam Undang-Undang Pilkada nantinya. Yang tertuang dalam pasal 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Yakni pada pasal 120 diubah sehingga berbunyi pasal 120 ayat 1 “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”.

Baca juga:  Soal Rekomendasi TMS, Herwin Yatim: Apa sih yang Bawaslu Provinsi Inginkan?

Pasal 120 ayat 2, “Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti”.

Sementara di antara Pasal 122 dan Pasal 123, disisipkan 1 (satu) pasal tambahan, yakni Pasal 122A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 122A ayat 1 “Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan”.

Ayat 2 “Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ayat3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”.

Baca juga:  Bupati Banggai Kembali Pantau Penyaluran BLT di Bunta

Dan penambahan pasal juga terjadi di antara pasal 201 dan pasal 202. Yakni disisipkannya 1 pasal tambahan yaitu pasal 201A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 201A ayat 1 “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”.

Pasal 201A ayat 2 “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Pasal 201A ayat 3, “Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A”.

Baca juga:  Libatkan 100 Personil TNI-Polri, Proses Pendaftaran Cakada Balut Berlangsung Aman

Dalam pasal II Perppu nomor 2 tahun 2020 ini, disebutkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*

(jy)