PDIP Siap Dampingi Herwin Yatim Hadapi Bawaslu Banggai

oleh -875 views
Moh Nurul Haq, Biro Hukum Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDIP. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap mendampingi Bupati Banggai Herwin Yatim yang tengah diusut Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu saat melakukan pelantikan pejabat eselon III di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada tanggal 22 April 2020 lalu.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mohammad Nurul Haq, Biro Hukum Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (1/5) malam. Dalam pernyataan itu, Nurul Haq menyebut terlalu dini jika Bawaslu menilai telah terjadi pelanggaran pemilu pada proses pelantikan yang dilakukan Bupati Banggai Herwin Yatim sebagai calon petahana pada Pilkada 2020.

“Kami sampaikan bahwa jika pelanggaran ini berlanjut pada tahapan berikutnya, kami akan tetap memberikan pendampingan hukum bagi kader kami,” tekannya.

Ia juga menyikapi pernyataan Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo yang membenarkan tindakan Bawaslu Banggai untuk menelusuri dugaan pelanggaran Bupati Banggai Herwin Yatim. Menurutnya, apa yang disampaikan Ratna Dewi itu sah-sah saja, sebab memang menjadi tupoksi mereka dalam penindakan persoalan pemilu.

Baca juga:  Sang Nahkoda itu Akhirnya Menyerah, Benarkah?

Namun, kata Nurul Haq, yang perlu diingat bahwa pemilu kepala daerah tahun 2020 mengalami penundaan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Surat keputusan KPU tertanggal 21 Maret 2020 tersebut, juga berdampak pada tahapan penetapan calon pasangan kepala daerah yang juga ikut tertunda sampai batas waktu yang akan ditentukan di kemudian hari.

Baca jugaDewi Ratna Pettalolo Apresiasi Langkah Bawaslu Banggai

Nurul Haq mengungkapkan jika pijakan hukumnya adalah Undang-undang nomor 10 tahun 2016 maka hal itu sejatinya belum memenuhi unsur pelanggaran. Alasannya, saat ini belum diketahui tanggal dan bulan berapa tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah yang dimaksud pada pasal  71 ayat 2, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, sebagai mana yang diduga telah dilanggar oleh calon petahana.

Baca juga:  Salat Ied Diinstruksikan Tegas Dilaksanakan di Rumah

”Belum bisa kita menghitungnya 6 bulan, dasar hitungannya belum apa? Tahapan pemilukada yang baru belum ditetapkan. Iya kalau jadi ditetapkan lewat PERPPU votting day 9 Desember 2020 itu. Kalau belum?” pungkasnya.

Nurul Haq menjelaskan saat ini telah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait pengunduruan pelaksanaan pemilu kepala daerah yakni pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya, telah ditawarkan tiga opsi dari KPU, namun itu belum bisa dijadikan landasan hukum karena masih menunggu keluarnya Perpu dan perubahan tahapan pemilu kepala daerah.

Oleh karen itu, Nurul Haq berpendapat bahwa seyogyanya pijakan hukum untuk kelanjutan tahapan pemilu kepala daerah merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

“Saya kira teman-teman Bawaslu RI juga sudah memahami ini, dan pasti sudah menerima salinan keputusan itu. Sehingga tahapan Pemilu kepala daerah kita belum barlanjut,” tuturnya.

Baca juga:  Bupati Banggai Buka Sosialisasi Pencegahan Virus Corona Kelurahan Haper

Baca juga: Gakkumdu Mulai Proses Dugaan Pelanggaran Petahana, Zulharbi: Ini Ujian Bawaslu

Terkait sanksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Banggai Herwin Yatim selaku calon Petahana pada Pilkada Banggai 2020, Nurul Haq menilai terlalu dini jika kita sudah menentukan  diskualifikasi calon. Sebab, Herwin Yatim belum ditetapkan sebagai calon bupati (petahana) saat ini.

“Masih terlalu dini untuk menentukan diskualifikasi calon, sebab Bapak Herwin Yatim belum ditetapkan juga sebagai calon kok!  Jangankan ditetapkan, mendaftar saja belum, apanya yang mau didiskualifikasi?” tandasnya.

Ia juga memaparkan terkait surat edaran menteri dalam negeri tanggal 7 April 2020 tentang penundaan sementara pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan usul mutasi PNS pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, menurut Nurul Haq, itu adalah kewenangan menteri dalam negeri.

“Biar menteri dalam negeri yang akan mengevaluasinya, dan saya sudah konfirmasi juga ke pak Herwin Yatim, bahwa SK Mutasi Jabatan itu hanya berusia dua hari, sudah dibatalkan,” tutupnya.*

 

(van)