Tiga Kali Revisi, Anggaran DPRD Banggai Dipangkas Rp16 Miliar

oleh -158 views
Ilustrasi [google]

SANGALU, Luwuk – Perubahan alokasi dana trasfer ke daerah akibat pandemi COVID-19 turut berimbas pada lembaga DPRD Kabupaten Banggai. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Suprapto Ngatimin tersebut, harus menghadapi pengurangan belanja sebesar Rp16 miliar lebih untuk tahun 2020.

Pengurangan tersebut sebesar 62 Persen dari alokasi belanja langsung yang tersedia yakni sebesar Rp26 miliar.

Seperti diketahui, perubahan dana transfer ke daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.7/2020 membuat Kabupaten Banggai harus kehilangan pendapatan daerah khususnya dari dana transfer sebesar Rp149 miliar.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah, termasuk belanja yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Banggai.

Baca juga:  Nenek 84 Tahun Selamat dari Banjir di Punggung Kapolsek

Baca juga:

Untuk diketahui pada penetapan APBD tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Bangai dialokasikan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp26 miliar. Namun karena adanya kebutuhan mendesak pada awal pandemi covid-19 merebak, lembaga tersebut harus mengurangi belanja sebesar Rp1 miliar.

Kemudian dalam perjalanan waktu, pemerintah daerah kembali melakukan perubahan belanja daerah yang kedua kalinya dan lembaga DPRD harus dikurangi sebesar Rp5 miliar.

Hingga akhirya terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.7/2020 tentang perubahan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang membuat Pemda Banggai harus melakukan penyesuaian belanja sebesar Rp149 miliar, lembaga DPRD kembali harus menghadapi pengurangan belanja sebesar Rp10 miliar lebih.

Baca juga:  Dukung Pemprov Suteng Lawan COVID-19, DSLNG Sumbang 2,5 Ton Beras

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto yang ditemui wartawan Rabu (22/4/2020), mengatakan pada prinsipnya lembaga DPRD mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19.

Hanya saja, dalam proses penyesualan belanja daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hendaknya melihat rasionalitas atas belanja di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.

“Pertama kami sudah dikurangi Rp1 miliar, kemudian dikurangi lagi Rp5 miliar, sekarang mau dikurangi Rp10 miliar. Sudah Rp16 miliar, kalau begini lembaga DPRD sudah gak bisa jalan,” tuturnya seperti dilansir obormotindok.

Menurut Suprapto, lembaga DPRD juga merupakan institusi pemerintah daerah yang harus melaksanakan peran dan fungsinya. Namun jika fungsi-fungsi DPRD secara kelembagaan tidak didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, maka hal itu akan membuat institusi DPRD menjadi kesulitan.

Baca juga:  Pimpin Hearing , Masnawati Minta RSUD Luwuk Copot Slogan 'Membuat si Miskin Tersenyum'

“Kemarin waktu pengurangan kedua yang sebesar Rp5 miliar itu, Bapemperda sudah tidak bisa jalan. Kegiatannya untuk menyusun tiga buah Perda yang sudah direncanakan, sudah tidak bisa dilaksaakan karena anggarannya sudah dipotong. Kalau sekarang menjadi Rp16 miliar, jelas banyak kegiatan dalam fungsi kelembagaan DPRD yang tidak bisa kami laksanakan,” tuturnya.*

 

(gt)