,

Terancam di Pilkada Banggai, Ini Kata Herwin Yatim soal Lantik Pejabat

oleh -1.767 views
Bupati Banggai Herwin Yatim didampingi Wabup Mustar Labolo saat melantik empat pejabat, Rabu (22/4). [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Bupati Banggai dipastikan telah melakukan mutasi dan rotasi jabatan lingkup Pemda Banggai, setelah melakukan pelantikan 4 pejabat pada Rabu (22/4) pagi.

Mereka yang dilantik antara lain; Camat Bunta Arsad Tamagola bertukar posisi dengan sekretaris Disnakertrans, Idham Chalid. Lalu Sekdis Perpustakaan Abdullah Abu Bakar bertukar posisi dengan inspektur pembantu II Inspektorat Banggai, Junaedi Sibay.

Bupati Banggai, H Herwin Yatim, selain sebagai pimpinan daerah, juga diketahui akan kembali maju bertarung dengan status petahana di Pilkada Banggai mendatang.

Merujuk pada aturan Pilkada, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71, batas rotasi mutasi pejabat bagi petahana yang akan kembali maju bertarung, telah ditetapkan untuk tidak dilakukan sejak 6 bulan sebelum tahapan penetapan paslon. Atau secara hukum, batas akhir pada 8 Januari 2020 lalu. Kecuali, mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Mendagri).

Belum ada aturan baru baik berupa undang-undang, Perpu, PKPU, Perbawaslu, PP, ataupun Perpres, yang kemudian merevisi aturan Pilkada ini, meski saat ini tahapan Pilkada dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Bahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, perihal mutasi rotasi pejabat lingkup pemerintahan daerah selama masa pandemi Covid-19, telah dipertegas dengan surat nomor 800/1941/OTDA tanggal 7 April 2020, yang ditandatangani Jenderal Otda, Akmal Malik.

Baca juga:  Sertijab Dandim 1308 LB Siap Dilaksanakan di Luwuk

 

DEMI MANTAPKAN PROGRAM PEMDA LAWAN CORONA

Bupati Banggai H Herwin Yatim, membenarkan adanya rotasi pejabat Lingkup Pemda Banggai, yang dilantiknya pada Rabu (22/4) pagi di kantornya.

Baca juga:

Bupati Herwin Yatim Siap mempertanggungjawabkan keputusannya, melantik pejabat untuk kepentingan melawan Covid-19 (foto : Ist/SANGALU)

Dengan alasan, pelantikan tersebut diambilnya sebagai langkah mempermantap kinerja pemerintah daerah kabupaten Banggai, dalam menghadapi Covid-19.

“Pelantikan itu hanya rotasi biasa, tidak ada yang istimewa.  Cuma penajaman-penajaman kinerja kaitan dengan menghadapi wabah Covid-19 di daerah,” jelas H Herwin Yatim, saat dikonfirmasi Kamis (23/4).

Perihal rotasi itu, Bupati Banggai mengakui bahwa telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun, balasan dari Kemendagri sendiri, juga diakui belum ada.

“Sudah dilaporkan ke Kemendagri juga dan mungkin segera akan dijawab oleh Kemendagri atas kegiatan tersebut.  Karena sekali lagi, intinya semata-mata untuk memaksimalkan sikon Pemda dalam menghadapi wabah Covid-19. khusus di wilayah Bunta, dan dalam lingkungan Bawasda kabupaten Banggai,” papar Bupati.

Baca juga:  Kisruh Anggaran, Bupati dan Ketua KONI Adu Argumen

Telah ditandatanganinya SK bagi 4 pejabat lingkup Pemda Banggai yang dilantik kemarin, Bupati Banggai mengatakan bahwa dalam SK tersebut juga ada point yang mengatur koreksi jika rotasi ini dianggap suatu kekeliruan.

“SK mereka itu tetap ada pasal jika dikemudian hari bisa dilakukan peninjauan kembali. Tapi karena saya sebagai PPK, sangat bertanggung jawab dengan sikon daerah, khusus menghadapi Covid-19 ini,”lanjut Bupati.

“Maka jikapun Kemendagri merevisi, yang jelas saya bisa pertanggungjawabkan dengan hormat. Bahwa keputusan saya walau dianggap bagaimana oleh mereka,  tapi semua ini demi kepentingan daerah. Terkhusus dalam menghadapi bahaya Covid-19,” tandas Bupati Banggai, H Herwin Yatim.

 

BAWASLU SIAP PROSES, KPU MENUNGGU

Lalu seperti apa tanggapan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banggai, atas tindakan Bupati Banggai yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan tersebut?

Ketua Bawaslu Banggai, Bece Abd Junaid, Kamis (23/4) kemarin dalam komentarnya di salah satu postingan warganet soal masalah ini, singkat memberi penegasan.

“Sebelum ada perpu penggantian uu no 10 thn 2016, kita tetap memakai aturan ini, dan sampai kapan pun aturan tetap kita tegakkan,” tulisnya.

Baca juga:  Proyek RSUD Senilai Rp8,9 Miliar Belum Tuntas

Sementara komisioner KPU Banggai, Makmur Manesa, juga menegaskan hal sama. Bahwa sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang menggugurkan atau mencabut UU 10/2016. Artinya UU 10 tahun 2016 tetap berlaku.

“Terkait pelantikan pejabat maka hal tersebut harus ada laporan atau temuan Bawaslu agar dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran,” sebut Makmur, dikonfirmasi via ponsel.

Jika terbukti melanggar ketentuan ini, Makmur memastikan H Herwin Yatim yang berpasangan H Mustar Labolo (Winstar), out (keluar) dari Pilkada Banggai.

“Dasar sanksi atas tindakan ini juga sudah jelas. Pasal 71 ayat 5 UU 10 2016. Pasal 89 huruf (a) PKPU nomor 1 tahun 2020. Dapat dibatalkan sebagai peserta Pilkada,” rinci Makmur.

Pembatalan keikutsertaan itu, dijelaskan Makmur, KPU akan tetap menerima berkas pendaftaran calon. Kemudian dinyatakan tak memenuhi syarat, dengan adanya pelanggaran dalam ketentuan UU Pilkada.

“Jadi pada intinya nanti bisa ditetapkan tidak memenuhi syarat. Kita tunggu seperti apa hasil proses Bawaslu,” tandas Makmur. *

(jay)