Legislator Banggai Sumbangkan Rp700 juta untuk Tangani COVID-19

oleh -401 views
Komisi III DPRD Banggai saat mengikuti rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Banggai melalui video conference, Kamis (2/4). [SANGALU/ Steven Pontoh]

SANGALU, Luwuk – Seluruh legislator DPRD Banggai bersepakat menyumbangkan 7 persen dari penghasilannya untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Banggai.

Itu terungkap dalam rapat kerja DPRD Banggai dan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang pembahasan penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Kamis (2/4).

Fuad Muid, selaku ketua Komisi III DPRD Banggai yang mengurusi anggaran menyatakan Ia bersama rekan-rekannya telah menyepakati permintaan pemerintah terkait pemotongan pendapatan setiap legislator di DPRD Banggai.

Baca juga:  Bantu Tim Gugus Tugas, Kodim 1308/LB Bentuk Tim Siaga Tangani COVID-19

“Jadi kami sampaikan bahwa kami telah menyetujui pemotongan sebesar Rp20 juta untuk setiap anggota legislatif. Dan itu kami berikan untuk digunakan dalam penanggulangan penyebaran COVID-19,” kata pria yang akrab disapa Om Fuad¬† ini.

Baca juga:

Om Fuad juga menekankan pengawasan terhadap ODP yang selama ini masih terkesan kurang. Terutama bagi mereka yang baru pulang dari wilayah terpapar dan langsung pulang ke kampung halaman.

Baca juga:  Salat Ied Diinstruksikan Tegas Dilaksanakan di Rumah

Ia mencontohkan berdasarkan hasil evaluasi lapangan di wilayah Mantoh terdapat sejumlah orang yang ditenggarai sebagai ODP, namun masih berkeliaran karena kurangnya pengawasan. Demikian halnya di Kecamatan Kintom.

Selain itu, Om Fuad juga menyarankan pemerintah daerah untuk memanfaatkan Pelabuhan Tangkian sebagai pemusatan kapal-kapal penyeberangan sehingga seluruh penumpang yang keluar masuk daerah dapat terpantau dengan baik.

“Di sana juga ada hotel yang tidak terpakai dan bisa digunakan untuk tempat karantina. Sehingga mereka yang baru tiba tidak langsung pulang ke rumah,” paparnya.

Baca juga:  Pemda Banggai Gelar Workshop LPPD 2020

Dengan adanya pengawasan yang baik dari seluruh camat dan pemerintah desa, maka diyakininya semua orang yang masuk dalam daftar ODP dapat terpantau baik.*

(van)