Gakkumdu Mulai Proses Dugaan Pelanggaran Petahana, Zulharbi: Ini Ujian Bawaslu

oleh -1.038 views
Rapat Gakkumdu Banggai di Kantor Bawaslu, Jumat (24/4) lalu. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu) Kabupaten Banggai menseriusi dugaan pelanggaran petahana di Pilkada Banggai. Rapat Gakkumdu telah dilakukan, Jumat (24/4) kemarin.

Agenda rapat membahas dugaan pelanggaran Bupati Banggai Herwin Yatim dan Wabup Mustar Labolo dalam pelantikan/ rotasi pejabat masih dipelajari dengan baik oleh Gakkumdu Banggai.

Terlihat hadir dalam rapat kemarin, perwakilan Jaksa, Polisi dan Komisioner Bawaslu Banggai. Belum ada keterangan resmi terkait hasil rapat. Namun, dugaan pelanggaran yang dilakukan petahana oleh sejumlah pihak dianggap layak dinaikkan.

Alasannya, karena aturan baru belum keluar dan Bawaslu masih merujuk pada aturan lama. Selain itu, penundaan tahapan juga tidak bersinggungan dengan jadwal tahapan penetapan calon bupati dan wakil bupati.

Kabar yang beredar, sejumlah komisioner Bawaslu Banggai juga telah memintai keterangan sejumlah pejabat, termasuk kepala BKPSDM Banggai. Hasilnya, kepala BKPSDM Soffian Datu Adam mengaku bahwa mereka belum menerima surat balasan dari Kemendagri terkait permintaan ijin rotasi pejabat.

Baca juga:  Polda Sulteng Ungkap Dua Kasus Narkoba Dalam Sehari

Hanya saja, karena Gakkumdu terdiri atas tiga institusi yakni Bawaslu, Kejaksaan dan Polri, maka persoalan itu masih harus dibahas bersama. Pertemuan telah dilakukan, namun belum ada keterangan resmi terkait hasil rapat Gakkumdu dalam dua hari ini.

Baca juga:

Zulharbi Amatahir, mantan Legislator Banggai. [SANGALU/ Steven Pontoh]

Petahana Jelas Melanggar

Mantan Legislator DPRD Banggai, Zulharbi Amatahir mengatakan berkaitan dengan pelantikan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati banggai pada tanggal 22 April 2020 kemarin, secara normatif ketika dikaji dalam presfektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 71 ayat dua, jelas telah melakukan pelanggaran.

Baca juga:  Selain Dua Nakes, Satu Terkonfirmasi Positif Covid-19 Disebut dari Rujab Bupati?

Poin yang mengatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tidak dapat melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah penetapan pasangan calon.

“Di pasal 71 ayat 2 tersebut jelas dan tegas disebutkan, jadi tidak ada ruang interpretasi hukum terkait soal itu. Ini jelas pelanggaran. Terkecuali sudah ada permohonan pelantikan dan ada balasan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang diijinkannya pelantikan kemarin,” kata pria yang saat ini aktif sebagai advokat itu.

Pada pasal 71 ayat 5 juga dijelaskan bahwa ada dampak hukum yang ditimbulkan ketika pasal 71 ayat 2 itu dilanggar. Yaitu, dicoretnya petahana sebagai pasangan calon.

“Nah, ini ujian bagi penyelenggara Bawaslu, dapatkah mereka menunjukan lembaganya sebagai lembaga pengawas pemilukada yang diberikan amanat oleh undang-undang?” imbuhnya.

Baca juga:  Jaga Keamanan Ruang Isolasi, 18 Anggota TNI Jalani Rapid Test

Meski begitu, Ia mengatakan masih memiliki kepercayaan bahwa lembaga yang dipimpin Becce Abd Junaid itu, mampu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran petahana ini.

“Kalau ditanya ke saya terkait kepercayaan terhadap lembaga Bawaslu, saya masih menaruh harapan atas lembaga tersebut,” tandasnya.

Tak hanya itu, Zulharbi juga menambahkan bahwa apa yang dinormakan dalam pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016, sejatinya lahir untuk menuntut kesamaan hak dan kewajiban, antara pejabat publik dengan kepala daerah yang bersaing sebagai kontestan pilkada.

Sehingga melalui norma hukum tersebut, kepala daerah tidak boleh menggunakan hak dan kewenangannya untuk memutasi pejabat selama kurun waktu yang ditegaskan pada pasal 71 ayat 2 di atas.*

(van)