Dewi Ratna Pettalolo Apresiasi Langkah Bawaslu Banggai

oleh -172 views

SANGALU, Jakarta – Rupanya kasus pelantikan pejabat oleh Bupati Banggai H Herwin Yatim, juga telah sampai di telinga Bawaslu RI. Oleh Ratna Dewi Pettalolo (RDP), Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, kasus yang sementara digodok oleh Bawaslu Banggai saat ini, dikomentarinya, Rabu (29/4) kemarin.

Dikutip dari AntaraNews, RDP mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Bawaslu Banggai, melalui proses penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bupati Banggai, pasca pelantikan pejabat eselon III lingkup Pemda Banggai, Rabu 22 April lalu, sudah tepat.

Karena hal itu berkesesuaian dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yang menyebutkan Gubernur, Walikota/Bupati (berstatus petahana), dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum dan enam bulan setelah penetapan calon.

Baca juga:  LPj Bukan Syarat Utama Pencairan DD, tapi Kewajiban Kades

“Jadi terhitung mulai Januari. Kecuali ada persetujuan menteri dalam negeri,” kata RDP via whatsapp.

Opsi penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020, imbas Covid-19, dipastikan juga oleh mantan ketua Bawaslu Sulteng itu, jika hingga saat ini Bawaslu RI belum mendapatkan adanya produk aturan hukum terbaru. Olehnya, rujukan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu, masih mengaju pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Yang ada baru kesepakatan Komisi Dua (DPR RI), Mendagri dan KPU. Jadi ketentuan tentang pelaksanaan pilkada, masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” lanjut RDP, seperti yang dikutip dari pemberitaan AntaraNews.

Baca juga:  WinStar TMS, KPU Tetapkan Dua Paslon di Pilkada Banggai

Mengakui adanya potensi pelanggaran yang dilakukan Bupati Banggai, RDP kemudian memberi apresiasi Bawaslu Banggai, atas tindakan yang telah dilakukan dalam kasus ini. Menelusuri dengan mengumpulkan bukti pelantikan, untuk memastikan kebenaran apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak.

“Jadi yang dilakukan Bawaslu Banggai saat ini sudah tepat dan sesuai kewenangannya,” pungkas RDP. *

(jay)