,

Bupati Banggai Curiga Kepala Syahbandar dan KKP Ikutan Backup PT ANI

oleh -238 views
Aktifitas PT ANI diduga dibackup sejumlah pihak, sehingga tak indahkan peraturan daerah (Ist/SANGALU)

SANGALU, Luwuk – Kehadiran PT ANI, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bunta dan Simpang Raya, terus menimbulkan kontroversi. Membangkang untuk menghentikan aktifitasnya hingga sejumlah persyaratan dari Pemda Banggai dipenuhi, aktifitas pengapalan ore nikel yang telah meresahkan masyarakat sekitar area operasi, juga tak dihiraukan.

Jika sebelumnya pihak PT ANI mengklaim kegiatan mereka dibekingi Gubernur dan Kapolda Sulteng, sikap ‘bandel’ perusahaan ini juga diyakini Bupati Banggai Ir H Herwin Yatim MM, memiliki banyak back-up di belakangnya. Karena perusahaan ini dinilai Bupati, memang terkesan tak memperdulikan ketentuan yang berlaku di daerah.

Dan salah satu yang kemudian dicurigai Bupati Banggai, adalah keterlibatan kepala Syahbandar dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam memback-up PT ANI.

Baca juga:  Masjid Dikunci Selama Ramadan, Gubernur Sulteng dan Bupati Banggai Keluarkan Himbauan

“Pemda sudah berulang kali melalui Dinas Perhubungan dan juga Disnaker serta Satpol PP menghadapi. Tapi sepertinya ada pihak-pihak yang selalu back-up perusahaan tersebut,” kata Bupati, Sabtu (11/4), ketika dihubungi awak media ini.

Bupati Banggai, Ir H Herwin Yatim MM

“Salah satunya adalah Kepala Syahbandar dan KKP, yang sudah berulang kali diminta untuk berkoordinasi dengan Pemda ketika kapal mau masuk. Tapi tetap saja mereka sebagai instansi Pusat merasa tidak butuhkan Pemda. Sehingga dengan sesuka hati mereka, tetap mengirimkan kapal-kapal itu berlabuh,” lanjut Bupati Herwin Yatim.

Baca juga:  Apel Bersama, Herwin: Saya ingin Kabupaten Banggai Bergerak Maju

Merasa Pemda Banggai tak diindahkan, terlebih ketika kebijakan Bupati yang kemudian membatasi pengapalan perusahaan-perusahaan untuk mencegah masuknya Covid-19 di daerah, sikap kepala syahbandar dan KKP diungkapkan Herwin Yatim telah dilaporkannya.

“Inilah yang juga sudah kami laporkan ke masing-masing pimpinan mereka di Palu maupun di pusat. Tapi yah, mungkin karena Covid-19, sehingga lambat respon,” tambah Bupati Herwin Yatim.

“Semoga ke depan, model pejabat-pejabat seperti ini jika ada masalah, maka mereka lah yang harus bertanggung jawab,” geram Bupati di akhir keterangannya. *

Baca juga:  Pemda Banggai Gelar Workshop LPPD 2020

(jay)