Sekelompok Mahasiswa dan Pemuda, Tolak Omnibus Law

oleh -40 views

SANGALU, Luwuk – Aksi penolakan Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (9/3) kemarin nyaris serentak dilakukan di seluruh penjuru Nusantara. Bertepatan dengan peringatan hari Perempuan, massa aksi menuding undang-undang dan kebijakan itu nantinya, sangat tak berpihak pada rakyat.

Aksi penolakan Omnibus Law, juga dilakukan di kota Luwuk kemarin, oleh sekelompok mahasiswa dan pemuda yang bergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak). Melakukan long march dan berorasi di tugu Adipura, sejak pagi hari, massa aksi kemudian melanjutkan aksi penolakan mereka ke DPRD Banggai.

Ditemui komisi I DPRD Banggai, massa aksi menumpahkan kekecewaan mereka pada pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, yang hendak memberlakukan omnibus law. Mereka menuntut, melalui DPRD Banggai ikut menyuarakan ketidaksetujuan atas wacana itu, ke DPR RI.

Massa aksi berpendapat, melalui sejumlah kajian yang telah dilakukan, konsep yang dikatakan akan menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang ini, kenyataannya banyak imbas yang merugikan rakyat di dalamnya.

Baca juga:  ODP Corona Terbanyak di Kabupaten Banggai ada di Batui

Baik dari perspektif ekonomi politik, ketenagakerjaan, pertanian dan persaingan usaha, pendidikan, investasi, kegiatan berusaha, dan tata ruang. Termasuk, akan adanya ketidakadilan pada dosen-dosen lokal dalam hal kewajiban sertifikasi.

Mendapat desakan massa aksi dari Gebrak, Komisi I DPRD Banggai yang diketuai langsung Masnawati Muhammad, mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan massa aksi, akan dibawa untuk dirapatkan bersama dengan seluruh jajaran DPRD Banggai. Kemudian diputuskan oleh ketua DPRD, seperti apa sikap DPRD Banggai terhadap Omnibus Law tersebut.

“Mudah-mudahan besok (hari ini-red), keputusan itu telah ada. Karena kami di Komisi I, tak bisa memutuskan sendiri. Harus rapat bersama dulu,” sebut politisi asal fraksi Gerindra itu.

Tak menemui titik temu, massa aksi yang sebelumnya memaksa untuk mendapatkan keputusan hari itu juga, akhirnya membubarkan diri secara teratur. Dengan ketentuan, apa yang dijanjikan komisi I, dapat diterima keputusannya pada hari ini.

Baca juga:  Satu Pasien di Ruang Isolasi RSUD Luwuk dalam Kondisi Baik

POLITISI DPRD BANGGAI IKUT MENOLAK

Sejumlah politisi DPRD Banggai yang tergabung dalam komisi I, menyatakan tegas keikutsertaannya menolak wacana undang-undang Omnibus Law. Selama undang-undang yang nantinya mengatur tentang investasi tersebut, tidak berihak atau pro terhadap rakyat.

Adalah Masnawati Muhammad (Gerindra), Samiun L Agi (PKS), Bahtiar Pasman (PKB), dan Suparno (NasDem), yang kemudian secara pribadi, mengungkapkan persetujuan mereka untuk menolak diberlakukannya Omnibus Law.

“Saya Bahtiar Pasman, secara pribadi menyatakan ikut menolak Omnibus Law. Jika undang-undang itu tak pro kepada rakyat,” ungkap anggota komisi I DPRD Banggai ini, usai menerima massa aksi penolakan Omnibus Law, Senin (9/3) kemarin.

Baca juga:  Kapolres Banggai Cek Ranmor untuk Maksimalkan Kinerja Anggota

Pernyataan sama kemudian diikuti secara berurutan, oleh Masnawati Muhammad yang merupakan ketua komisi I, lalu Ustad Samiun L Agi, dan Suparno.

Masnawati Muhammad sendiri, menegaskan bahwa dirinya sebagai perwakilan rakyat, yang mendapatkan amanah untuk menjadi corong aspirasi rakyat, akan selalu berpihak pada rakyat.

Namun, ketika tuntutan massa aksi dari Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) yang diterima kemarin di kantor DPRD Banggai, belum dapat langsung diberikan jawaban secara kelembagaan. Apakah akan ikut menolak atau menerima wacana dari pemerintah pusat itu.

“Kami harus duduk bersama seluruh anggota DPRD, yang kemudian diputuskan oleh Ketua DPRD. Karena secara tata tertib, mekanismenya seperti itu. Tapi sekali lagi secara pribadi, jika memang wacana ini tak pro rakyat, saya tolak,” tandas politisi perempuan rupawan itu. *

(jay)