Maskapai Batik Air Tolak Pengiriman Sampel Kesehatan di Luwuk

oleh -361 views

SANGALU, Luwuk – Sikap tak manusiawi di tengah darurat Nasional Covid-19, ditunjukkan pihak maskapai penerbangan Batik Air di kabupaten Banggai. Maskapai tersebut, menolak untuk mengirimkan sampel darah pasien PDP dari daerah ini, yang hendak dikirim untuk diuji di laboratorium Makassar.

Mengetahui hal tersebut, bupati Banggai Ir H Herwin Yatim, Rabu (25/3) kemarin, juga telah mengeluhkan langsung ke pihak maskapai di bandara SA Amir Luwuk. Dikarenakan pemerintah merasa dipersulit oleh maskapai Batik Air dalam rangka pengiriman sample pasien PDP.

“Ini keadaan darurat Nasional. Sudah di instruksikan oleh Kementrian Perhubungan kepada seluruh maskapai untuk melayani pengiriman sample darah PDP yang akan di periksa. Akan tetapi maskapai Batik Air menolak mengirim paket sample darah dari Dinas Kesehatan,” ungkap Bupati usai menemui pihak maskapai Batik Air.

Baca juga:  Basis dan manager band Seventeen jadi korban tsunami Selat Sunda

Bukan hanya pentingnya pengiriman sample darah itu untuk mengetahui kondisi pasti warga kabupaten Banggai yang kini tengah diisolasi di RSUD Luwuk. Namun penolakan Batik Air, telah merugikan keuangan daerah.

“Daerah dirugikan belasan juta dengan tidak jadinya dikirim paket sample darah tersebut. Karena untuk pengambilan darah, dibutuhkan APD, alat test, dan tempat penyimpanan yang harganya mahal setiap unitnya. Dan itu semuanya sekali pakai,” geram bupati.

“Saya sebagai penanggung jawab Daerah, maunya segala sesuatunya dilakukan dengan cepat. Dan saya sebagai Bupati bertanggung jawab kepada masyarakat dan menginginkan agar sample darah tersebut dapat dengan cepat diketahui hasilnya,” lanjut bupati Herwin.

Baca juga:  Bupati Banggai Tinjau Posko Pemeriksaan Kesehatan di Perbatasan Morowali Utara

Akan tetapi upaya itu dihambat oleh pihak maskapai Batik Air dengan alasan administrasi, bupati menegaskan bahwa  kepentingan masyarakat secara umum juga telah dihambat oleh alasan administrasi.  Dimana himbauan Kementerian Perhubungan, juga turut diabaikan.

“Olehnya kami akan menyurat ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan hal ini. Kalau bisa, maskapai yang bersangkutan diberi sanksi,” tandas Herwin Yatim. *

(jay)