Heppy Manopo Sarankan Pemda Antisipasi Stagnasi Ekonomi

oleh -304 views
Hepy Yeremia Manopo (kanan) saat menghadiri kegiatan Pemuda Pancasila di Jakarta. [SANGALU/ Ist]

SANGALU, Luwuk – Penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) makin mengkhawatirkan. Jumlah yang terpapar perhari terus meroket.

Berdasarkan data rilis pemerintah pertanggal 28 Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1155 orang, 52 orang sembuh, dan 102 dinyatakan meninggal.

Jumlah persentase orang yang meninggal dengan yang sembuh, menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan kasus terinfeksi sekitar 1000-an orang. Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat 44 kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP), 28 kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 2 kasus dinyatakan positif.

Implikasi akibat masifnya wabah COVID-19 ini tidak hanya menghantam sektor kesehatan, ancaman terbesarnya adalah wabah ini berpotensi menciptakan krisis ekonomi.

Pengusaha sekaligus politisi Kabupaten Banggai Happy Yeremia Manopo menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai harus memiliki strategi ekonomi untuk mengantisipasi ancaman krisis jika virus ini berlangsung lama.

“Ada kecenderungan stagnasi ekonomi, tidak semata Indonesia, namun global. Hal ini di akibatkan karena Cina, US, dan Eropa sebagai aktor perekenomian global mulai terdampak krisis,” ucapnya.

Baca juga:  Selain Dua Nakes, Satu Terkonfirmasi Positif Covid-19 Disebut dari Rujab Bupati?

Harus ada perencanaan ekonomi oleh pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ini, terlebih jika lock down menjadi pilihan setiap daerah dalam menangkal penyebaran virus.

Lock Down atau Karantina wilayah menjadi satu-satunya cara, tentu hal ini berdampak pada terbatasnya akses perdagangan barang keluar masuk daerah. Sirkulasi ekonomi menjadi lambat, dan putaran ekonomi di tiap daerah akan tururt melambat, situasi ini butuh langkah antisipatif dari pemerintah,” kata salah satu kotestan Pilkada Banggai ini.

Heppy mengatakan, hal paling mendasar adalah menjaga stok kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Menjaga kestabilan harga, dan memastikan tingkat pendapatan rakyat tidak menurun dalam situasi krisis seperti ini.

Lock Down, akan menyebabkan daerah kekurangan stok bahan kebutuhan pokok, sehingga pemerintah harus mencari cara agar stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia, selain itu, juga pelru di antisipasi upaya penimbunan dan permainan harga di pasar, ini untuk menjaga agar perekonomian tidak mengalami guncangan hebat,” terang pengusaha tambang ini.

Baca juga:

Baca juga:  Warga Temukan Mayat Diduga Penumpang KM Fungka VIII yang Jatuh dalam Pelayaran

Bakal calon bupati Banggai, Syamsulbahri Mang (kiri) memegang surat rekomendasi tugas dari DPP Partai Golkar didampingi bakal calon wakil bupati Banggai Heppy Yeremia Manopo di Jakarta. [SANGALU/ HO- DPD Golkar]
Untuk di ketahui, salah satu langkah Pemerintah pusat terkait pencegahan virus COVID-19 melalui Menteri Keuangan adalah memangkas semua Dana Alokasi Khusus (DAK) di tiap daerah, dan di alokasikan untuk pemberantasan virus ini.

“Ada pembatalan money suplay dari pusat ke daerah. Dan angkanya tidak main-main. Artinya ada uang yang mestinya berputar di daerah, justru di ambil oleh pemerintah pusat. Pemda harus mampu memutar otak, mengantasipasi gagalnya Dana DAK turun ke daerah, apalagi APBD Banggai sudah mengalami devisit puluhan milyar, pasti ada imbas pada menurunya aktifitas perekonomian dan perdagangan di daerah,” tuturnya.

Pemerintah harus menjadi pelopor dalam penanganan krisis ini. Menjamin kebutuhan rakyat tetap terpenuhi, tentu dengan menjaga tingkat pendapatanya stabil, menggagas bantuan-bantuan terkhusus masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi dari wabah ini.

“Pemda Banggai harus mencari pos-pos anggaran baru, menyediakan kebutuhan pokok rakyat, memastikan kestabilan harga, agar tidak ada gejolak ekonomi di daerah. Apalagi menghadapi Bulan Ramadan, konsumsi akan barang kebutuhan pokok tentu meningkat, pemerintah harus sudah siap dengan langkah-langkah ekonomi ini,” paparnya.

Baca juga:  Amblas, Jalan di Desa Luok Balantak Dialihkan dengan Sistem Buka Tutup

“Pemda harus tegas sampai kebawah, Pangkas anggaran belanja OPD yang tidak prioritas dan alihkan ke penyediaan alat-alat medis dan perbaikan sarana prasarana kesehatan lainya” sambung Heppy.

Rancangan APBD perubahan mesti fokus pada penanganan pandemi ini dan implikasi ekonominya, sebab yang paling rentan terkena imbas adalah kelompok UMKM yang basis produksinya mesti bersentuhan langsung dengan orang banyak. Social Distancing berimbas pada turun bahkan hilangnya sumber pendapatan Sektor UMKM.

“Rancangan APBD perubahan mesti di bahas segera, alokasinya harus fokus pada penanganan COVID-19 dan menjaga ketahanan Pangan Rakyat saat krisis. Utamanya sektor UMKM, harus ada langkah taktis dan strategis melalui postur APBD Perubahan untuk menyelamatkan UMKM dan sektor masyarakat miskin lainya yang sangat jelas terdampak secara ekonomi,” terang Heppy.

“Semoga badai pandemi ini cepat berlalu, dan kita semua diberikan kesalamatan dan kebahgiaan,” tutupnya.*

 

 

(rid)