Desa Bisa Anggarkan Logistik Keluarga yang Masuk Ruang Isolasi

oleh -186 views
Ilustrasi Google

SANGALU, Luwuk – Pemerintah benar-benar serius menanggapi persoalan wabah penyakit COVID-19 di Kabupaten Banggai. Tak tanggung-tanggung, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyurati seluruh camat untuk menyampaikan ke desa di wilayah masing-masing terkait penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus mematikan itu.

Dalam isi surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Amin Jumail dengan nomor 141/125/DPMPD tersebut, setiap kepala desa  diharapkan melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, dengan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19.

Pada poin kedua disebutkan agar camat memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan tugas relawan, kemudian di poin berikutnya kepala desa menyiapkan anggaran tanggap darurat COVID-19 melalui APBDes tahun 2020.

Kepada mereka yang belum menganggarkan dana tanggap darurat dalam APBDes-nya maka diharapkan melakukan perubahan dokumen APBDes, untuk memasukkan anggaran tanggap darurat tersebut.

Baca juga:  Duh! Kasus Positif Covid-19 Banggai Naik jadi 50 Orang

Mekanisme penggunaan anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Perubahan APBDes merujuk pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banggai.

Langkah pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini juga merujuk pada Surat Edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Baca juga:

Lima poin dari isi surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Amin Jumail kepada seluruh camat di Kabupaten Banggai untuk memfasilitasi desa membentuk tim gugus tugas desa lawan COVID-19, tertanggal 27 Maret 2020.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 memuat anggota dari perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RW, RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di desa, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa, serta bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Baca juga:  Mayat Sariasih Ditemukan di Muara Minahaki, Begini Kronologisnya !

Tugas-tugasnya antara lain; mengedukasi masyarakat perihal gejala, cara penularan dan cara pencegahan COVID-19. Melakukan pendataan penduduk rentan sakit seperti orang tua dan balita, kemudian mengindentifikasi fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi. Melaksanakan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan.

Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan wabah penyakit dan penularan COVID-19. Melakukan deteksi dini kepada masyarakat, pendataan terhadap warga yang baru datang dari rantau. Serta memastikan tidak ada warga yang berkumpul atau berkerumun.

Baca juga:  Perang Melawan Dua Hawa Nafsu di Ramadhan 1441 H

Terkait perubahan APBDes, SE nomor 8 tahun 2020 ini menjelaskan bahwa perubahan APBDes dapat menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah desa dapat menanggulangi kebutuhan logistik keluarga yang masuk ruang isolasi sebagaimana tercantum dalam SE Menteri Desa nomor 8 tahun 2020.

Terhadap desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 dapat langsung melakukan perubahan APBDes untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa. Kriteria KLB diatur dalam peraturan bupati atau walikota mengenai pengelolaan keuangan.*

 

(hbr)

 

Catatan:

Artikel asli telah mengalami perubahan pada poin judul dan penekanan terkait penganggaran desa terhadap keluarga yang masuk ruang isolasi. Bukan untuk seluruh masyarakat desa.